Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah oleh pemerintah merupakan salah satu langkah yang tepat dalam mengatasi kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu," kata Edy kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Ia menilai penutupan sementara SPPG yang bermasalah akibat kasus keracunan dalam Program MBG itu harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat dan akuntabel.
Berikutnya Edy menyoroti masalah pengawasan dalam Program MBG dimana pengawasan tidak boleh berhenti pada izin semata, tetapi juga menjangkau pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi. Dengan kata lain, kata dia, seluruh proses sampai makanan itu diterima penerima manfaat MBG harus diawasi.
Baca: Ganjar Tegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah
Legislator dari Dapil Jawa Tengah III itu juga menyampaikan pengawasan seperti itu bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui puskesmas dan Dinas Kesehatan (DInkes) bekerja beriringan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan Dinas Kesehatan, kata dia, memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah.
“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN (Badan Gizi Nasional) lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” ucap dia.
