Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menerima audiensi elemen masyarakat Desa Sihaporas, Simalungun, dan Parbuluan, Dairi, Sumut, untuk membahas persoalan konflik lahan dan dugaan perusakan lingkungan yang melibatkan perusahaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) dan PT Gruti.
Adapun audiensi elemen masyarakat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Donny Maryadi Oekon (Dapil Jabar XI), Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu (Dapil Sumut III), dan Anggota Komisi VII DPR RI Maria Lestari (Dapil Kalimantan Barat I). Sementara perwakilan masyarakat hadir Ketua Lamtoras Sihaporas Mangitua Ambarita dan Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Pangihutan Sijabat.
Bane Raja Manalu menegaskan, persoalan yang disampaikan warga terkait dugaan perampasan tanah dan kerusakan lingkungan harus menjadi perhatian serius.
Baca: Ganjar Tegaskan PDI Perjuangan Sebagai Penyeimbang Pemerintah
“Mereka ini tercabut dari sumber mata pencarian. Ada ibu-ibu yang saya temui langsung, badannya lebam-lebam kena pukul. Motivasi mereka bukan untuk kaya raya, tetapi untuk hidup di atas tanah yang mereka miliki turun-temurun,” ujar Bane dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Fraksi PDIP DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumut III ini juga menyinggung pengamanan pihak perusahaan yang disebut datang dengan perlengkapan mirip aparat.
“Saya pertama kali melihat videonya, saya kira polisi. Tapi ternyata pihak keamanan perusahaan datang lengkap dengan tameng pengaman. Artinya mereka sejak awal punya intensi berbeda,” kata Bane.
Sementara itu, Pimpinan Komisi XII DPR Donny Maryadi Oekon menyoroti persoalan perizinan dan amdal PT Gruti yang dilaporkan warga.
“Menurut yang dilaporkan ke kita, masalah izin tidak jelas, kemudian amdal tidak jelas. Kalau memang betul tidak ada amdalnya, ya memang itu harus kita segel, harus kita tutup. Bukan mencabut izin, karena memang kalau tidak ada amdal izinnya tidak keluar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mangitua Ambarita, perwakilan masyarakat Sihaporas, mengaku warganya telah berulang kali berhadapan dengan aparat dan pihak perusahaan sejak 2003.
“Kami sudah ratusan tahun di sana. Kenapa dikasih lagi ke TPL? Maunya negara punya sikap yang adil. Kami akan terus berjuang, karena itu tanah kami,” tegasnya.
Pangihutan Sijabat dari Dairi menyampaikan keluhan serupa terkait PT Gruti. Warga tidak kehilangan sumber air minum karena PT Gruti telah merusak hutan.
“Kami sudah membuat permohonan agar disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Kami berharap pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang sepakat menjaga kelestarian alam dan Danau Toba,” urainya.
Baca: Ganjar Pranowo Ungkap Masyarakat Takut dengan Pajak
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memastikan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui komisi dan kementerian terkait.
“Ini memang masalah lintas sektor, dan hari ini begitu masuk, ini menjadi kewajiban kita untuk memperjuangkan,” ujar Donny Maryadi Oekon.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Aduan yang masuk tidak hanya dilihat dari sisi hukum, tetapi juga kemanusiaan, sehingga membutuhkan tindak lanjut politik di parlemen.
“Fraksi PDI Perjuangan memang ditugaskan untuk setiap hari menerima aduan masyarakat. Entah dari manapun itu, kewajiban kami adalah mendengar dan menindaklanjutinya secara politik. Jadi jangan ragu, kami akan terus perjuangkan keluhan Bapak-Ibu semua di DPR,” tandas Bane Raja Manalu.
Terkait audiensi hari ini, sikap PDI Perjuangan menentang segala aktivitas perusakan lingkungan. Sejalan dengan arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan pada Mei 2024.
