Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyambut baik keputusan pemerintah untuk memperbaiki program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penutupan sementara Sentra Penyediaan Pangan Gizi (SPPG) yang bermasalah akibat kasus keracunan dalam program MBG ini harus menjadi momentum untuk membangun sistem yang lebih kuat dan akuntabel.
“Penutupan dapur yang bermasalah adalah langkah tepat, tetapi bukan solusi akhir. Perbaikan harus dilakukan di hulu," tuturnya.
Baca: Ganjar Dukung Gubernur Luthfi Hidupkan Jogo Tonggo
Edy mengapresiasi kebijakan mewajibkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) pada SPPG. Menurut dia SLHS sebagai standar mutlak untuk preventif kasus keamanan pangan. "Tanpa standar dasar ini, risiko keracunan akan selalu menghantui penerima manfaat MBG,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Kendati demikian, Edy menekankan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada izin semata. Proses pemilihan bahan makanan, cara pengolahan, hingga distribusi harus berada dalam pengawasan ketat. Artinya seluruh proses sampai makanan itu diterima penerima manfaat MBG harus diawasi.
Edy mengatakan pengawasan ini bisa tercapai jika Kementerian Kesehatan melalui puskesmas dan dinas kesehatan bekerja beriringan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Puskesmas dan dinas kesehatan memiliki infrastruktur yang lengkap di daerah.
“Selama kementerian dan lembaga ini jalan sendiri-sendiri ini. BGN lebih mengejar kuantitas SPPG ketimbang kualitas. Ini berbahaya. Tanpa keterlibatan penuh pemerintah daerah, Kemenkes, dan BPOM, standar keamanan pangan tidak mungkin dijaga,” kata Edy.
Di samping itu, Edy mengatakan pemerintah perlu menerbitkan payung hukum agar kerja lintas lembaga berjalan efektif. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan Presiden atau Instruksi Presiden sebagai dasar koordinasi dan pengawasan terpadu.
“BGN tidak bisa berjalan sendirian. Presiden harus memastikan bahwa Kemenkes dan BPOM masuk ke sistem sejak awal. Dengan begitu, standar mutu tidak hanya ditulis di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan di lapangan,” ucapnya.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan menutup sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang diduga menyebabkan keracunan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). “SPPG yang bermasalah akan kami tutup sementara,” kata Zulkifli Hasan dalam konferensi pers di gedung Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025.
Zulhas, begitu ia disapa, mengatakan langkah penutupan dapur MBG bermasalah merupakan bagian dari evaluasi kasus keracunan makanan pada program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Keputusan menutup dapur, kata Zulhas, disepakati dalam dapat koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait. Zulhas mengatakan rapat koordinasi itu dilakukan sebagai tindak lanjut mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah cepat meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG.
