Banjarbaru, Gesuri.id — Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menyoroti rendahnya partisipasi Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam program SMK Go Global. Program besutan pemerintah ini dirancang untuk memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.
Dari total target nasional yang mencapai sekitar 40.000 peserta, Kalsel tercatat baru menyerap kuota sekitar 200 orang. Edy menilai capaian tersebut sangat minim dan menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi pemerintah daerah.
"Masa satu provinsi baru memanfaatkan 200 orang? Dari target 40.000, itu hanya beberapa persen saja. Saya kira ini PR berat yang harus segera diselesaikan," ujar Edy saat melakukan kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Banjarbaru, Kalsel, Senin (13/10).
Baca: Soal Pertimbangan MK Terkait Ijazah Gibran, Ganjar Pranowo
Politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan bahwa rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri pada sektor formal.
Berdasarkan laporan yang diterimanya, jumlah warga Kalsel yang bekerja ke luar negeri rata-rata hanya sekitar 400 orang per tahun. Sayangnya, sebagian di antaranya masih memilih sektor informal, bahkan berangkat melalui jalur nonprosedural atau ilegal.
Di sisi lain, Edy mengungkapkan kendala teknis pada kesiapan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah yang belum memenuhi standar internasional. Program SMK Go Global membutuhkan sistem pelatihan terstruktur, fasilitas memadai seperti asrama, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri global.
"Perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina LPK agar naik kelas dan memenuhi syarat program. Ekosistem ini harus segera dibangun," tegas Edy.
Ia mendorong Pemda untuk bersinergi dengan pemerintah pusat, Balai Latihan Kerja (BLK), hingga perguruan tinggi demi mencetak calon pekerja yang kompeten.
Selain program luar negeri, Edy juga menyoroti pelaksanaan pemagangan dalam negeri. Menurutnya, program magang tidak boleh sebatas formalitas pelatihan sementara, melainkan harus berorientasi pada keberlanjutan penyerapan tenaga kerja.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Ia menekankan pentingnya prinsip link and match antara dunia pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha. Pemerintah daerah diminta aktif memetakan kebutuhan industri lokal secara detail, baik jenis keahlian maupun kuota yang dibutuhkan.
"Semestinya dipetakan, perusahaan-perusahaan di Kalsel butuh tenaga kerja di bidang apa dan berapa banyak. Dengan begitu, pemerintah dapat menyalurkan kuota secara tepat sasaran," tambahnya.
Edy menegaskan, indikator keberhasilan program pemagangan terletak pada berapa banyak peserta yang langsung diterima bekerja setelah masa magang usai, bukan sekadar jumlah peserta yang lulus pelatihan.
"Kami di Komisi IX menghendaki target pemagangan diukur dari seberapa banyak peserta yang kemudian berlanjut menjadi pekerja tetap," pungkasnya.
