Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selly menyatakan bahwa pihaknya menghormati penuh langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga antirasuah tersebut.
"Sejatinya, kami menghormati langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Kita perlu memberikan ruang agar proses hukum berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," ujar Selly saat memberikan keterangan.
Baca: Ganjar Pranowo: Dari Pengacara hingga Gubernur
Meski demikian, Selly mengaku prihatin karena peristiwa tersebut terjadi di tengah banyaknya bencana alam yang melanda tanah air dan membutuhkan perhatian serius.
"Saya merasa miris, sebab peristiwa ini terjadi di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan gempa NTT, banjir bandang Padang, serta bencana lainnya. Hal yang tidak boleh luput adalah keselamatan masyarakat dan keberlangsungan penanganan bencana di lapangan," tegasnya.
Selly mengingatkan bahwa di balik upaya penanggulangan bencana, ada banyak pihak yang mempertaruhkan keselamatan mereka di lapangan. Dedikasi para petugas dari BNPB, BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian PU, TNI-Polri, hingga para relawan harus tetap dihormati dan didukung.
Ia berharap proses hukum yang sedang berjalan tidak mengganggu pelayanan kebencanaan maupun koordinasi di daerah-daerah terdampak. Menurutnya, masyarakat yang dilanda bencana harus tetap mendapatkan bantuan serta respons cepat dari negara.
Menjalankan mandat pengawasan Komisi VIII DPR RI atas arahan Ketua DPR RI Puan Maharani, Selly menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana.
Baca: Empat Keberhasilan Ganjar Pranowo Selama Menjadi Gubernur
"Anggaran kebencanaan adalah amanah publik yang harus benar-benar digunakan untuk keselamatan dan kepentingan masyarakat, terutama mereka yang sedang menghadapi situasi darurat," kata Selly.
Lebih lanjut, ia meminta publik untuk tidak menggeneralisasi dugaan pelanggaran hukum tersebut kepada seluruh institusi maupun personel BNPB yang bertugas secara jujur di lapangan. Penegakan hukum harus berfokus pada individu yang terbukti bertanggung jawab.
"Di tengah bencana, negara tidak boleh kehilangan dua hal sekaligus: integritas dalam pengelolaan anggaran dan kehadiran nyata untuk melindungi masyarakat," pungkasnya.
