Ikuti Kami

Efek Corona, Evita Dorong Pemerintah Restrukturisasi Kredit

Kementerian Koperasi dan UKM diminta memberikan kepastian kepada para pemberi fasilitas kredit untuk menghindarkan terjadinya kegaduhan.

Efek Corona, Evita Dorong Pemerintah Restrukturisasi Kredit
Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI, Evita Nursanty mendorong pemerintah merumuskan restrukturisasi kredit atau menciptakan relaksasi bagi kredit macet di tengah mewabahnya Virus Covid-19.

Evita menyatakan Kementerian Koperasi dan UKM segera memberikan kepastian kepada para pemberi fasilitas kredit untuk menghindarkan terjadinya kegaduhan di publik. 

Baca: Bupati Pemalang Siapkan Anggaran Miliaran untuk Basmi Corona

Evita meminta sinkronisasi yang baik antar kementerian dan lembaga agar tidak terjadi tumpang tindih aturan. 

“Mengenai LPDB, kita minta Kemenkop UKM untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi dengan k/l terkait dengan pemberian fasiliiltas kredit seperti KUR ini dan juga mengenai Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk membuat aturan yang sama jadi jangan beda-beda mengenai aturan relaksasi atau memberikan kelonggaran pembayaran cicilan tersebut seperti apa,” tutur Evita.

Kemudian dengan adanya pandemi yang diduga akan berlangsung hingga empat bulan ke depan, maka Politisi PDI-Perjuangan ini meminta Kemenkop UKM untuk segera mencairkan 50 persen dana bergulir dari total Rp 1,8 triliun yang mereka targetkan di tahun 2020. 

Baca: Tangkal Penyebaran Corona, Dewi Serukan Germas

Dengan dicairkannya dana tersebut, diharapkan iklim bisnis di Indonesia terutama UMKM atau usaha yang dikelola koperasi dapat kembali kondusif. 

“Kita minta Pak Menteri fokus ke koperasi ya, soalnya UMKM itu yang handle sudah banyak. Koperasi tentunya perlu perhatian khusus tapi tentunya kita harus waspada juga, dana insentif, dana bergulir itu tentunya harus diberi kepada koperasi yang seperti apa. Karena koperasi setahu saya ada grade-nya. Jangan sampai dana-dana tersebut digulirkan kepada koperasi yang abal-abal. Ini tentunya perlu fungsi pengawasan,” jelas Politisi dapil Jawa Tengah III tersebut.

Quote