Malang, Gesuri.id – Di balik deretan angka laporan efisiensi anggaran daerah, tersimpan kegelisahan mendalam yang dirasakan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK) di Kabupaten Malang. Insentif yang menjadi sandaran hidup mereka terancam tak terbayarkan menyusul kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, mengambil langkah tegas.
Mantan Wakil Bupati Malang periode 2020–2024 ini memberikan instruksi khusus kepada Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang untuk memperjuangkan hak para pendidik tersebut.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
"Kebijakan fiskal tidak boleh menghilangkan rasa keadilan sosial, terlebih bagi pendidik usia dini yang merupakan fondasi masa depan bangsa. Fraksi kami minta segera membangun komunikasi politik dan administratif yang sistematis dengan Sekretaris Daerah (Sekda) serta Bappeda," ujar Didik dalam keterangannya kepada Gesuri.id.
Bagi para guru PAUD dan TK, insentif ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan harapan untuk menghadapi hari raya. Di tengah regulasi ketenagakerjaan yang menjamin penghasilan tambahan atau THR bagi pekerja di berbagai sektor, pengecualian terhadap guru PAUD menjadi pertanyaan besar terkait moralitas dan keadilan.
Didik memaparkan fakta menyedihkan di lapangan. Saat ini, gaji yang diterima guru PAUD dan TK dari sekolah hanya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan. Angka ini dinilai sangat tidak manusiawi jika dibandingkan dengan beban tanggung jawab mereka.
"Sangat naif jika alasan efisiensi anggaran dijadikan tameng untuk mencoret hak mereka. Menghemat itu boleh, tetapi menyakiti hati para pendidik adalah kekeliruan besar. Setiap keputusan politik membawa konsekuensi moral," tegas Didik.
Instruksi Tegas kepada Fraksi
DPC PDI Perjuangan meminta para kadernya di legislatif tidak tinggal diam. Mereka diinstruksikan untuk memastikan bahwa anggaran insentif guru tetap dialokasikan dan dibayarkan. Menurut Didik, jangan sampai pemerintah daerah mengirimkan pesan bahwa pendidikan usia dini adalah sektor yang bisa dikorbankan demi penghematan.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Senada dengan hal tersebut, Anggota Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Ahmad Zulham Mubaroq, membenarkan adanya instruksi tersebut. Ia menyatakan siap mengawal nasib para guru.
"Negara boleh mengencangkan ikat pinggang, tetapi jangan sampai yang dicekik adalah leher mereka yang paling berjasa menyiapkan generasi bangsa. Lebaran seharusnya menjadi momentum kebahagiaan, bukan memperlebar jurang ketidakadilan," ungkap Zulham saat dihubungi melalui sambungan telepon.
Zulham menegaskan bahwa atas restu Ketua DPC dan Ketua Fraksi, pihaknya akan berdiri bersama guru PAUD dan TK.
"Anggaran mungkin dihitung dengan angka, tetapi kebijakan harus diputuskan dengan hati," pungkasnya.
