Yogyakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan sekaligus Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan bahwa keputusan pemerintah daerah di DIY untuk tidak menaikkan pajak daerah merupakan wujud nyata dari semangat gotong royong antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.
Di tengah pemangkasan anggaran dari pusat, kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga daya beli rakyat dan memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa membebani warga.
Eko Suwanto menyampaikan apresiasi atas langkah Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota yang memilih tidak menaikkan pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Keputusan ini diambil setelah melalui dialog intensif antara DPRD, Pemda DIY, serta kepala daerah di seluruh wilayah DIY.
“Jadi meskipun anggarannya dipangkas, kita berdiskusi dengan Pemda dan para kepala daerah kabupaten/kota. Khususnya dengan Pak Hasto Wardoyo, Wali Kota Jogja, kita sepakat bahwa tidak perlu menaikkan PBB. Ini keputusan yang pro rakyat,” ujar Eko, dikutip dari Harianjogja.com, Minggu (12/10/2025).
Menurut Eko, kebijakan tersebut tidak hanya menunjukkan kepekaan sosial pemerintah daerah, tetapi juga menjadi contoh praktik politik gotong royong yang berorientasi pada keadilan sosial.
“Kita harus memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa menambah beban masyarakat. Inilah semangat yang diajarkan Bung Karno: berdiri di atas kaki sendiri, bergotong royong untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Eko mencontohkan langkah konkret Pemkot Jogja dalam beradaptasi terhadap keterbatasan anggaran melalui program bedah rumah. Program yang semula sepenuhnya dibiayai APBD itu kini dijalankan dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat.
“Pemkot menggandeng CSR perusahaan, Baznas, pengusaha, dan masyarakat. Hasilnya luar biasa—setiap minggu bisa dilakukan bedah rumah tanpa dana APBD. Ini bukti bahwa gotong royong nyata bisa menggantikan keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Politisi muda PDI Perjuangan itu berharap sinergi seperti ini dapat terus diperkuat di seluruh wilayah DIY.
“Kebijakan fiskal daerah harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar angka dalam APBD. Dengan semangat gotong royong, kita bisa menjaga kesejahteraan bersama tanpa menambah beban rakyat kecil,” pungkas Eko.
