Babel, Gesuri.id - Dewan Pengurus Daerah Kaukus Perempuan Politik Indonesia (DPD KPPI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan pentingnya Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai strategi kunci untuk memperkuat keterlibatan dan dampak perempuan dalam politik.
Hal ini disampaikan oleh Elvi Diana yang juga Anggota DPRD Kepulauan Bangka Belitung Fraksi PDI Perjuangan, selaku Dewan Pengurus DPD KPPI dalam Dialog Indonesia Bisa pada Senin (17/11/2025).
Dalam paparannya, Elvi Diana menjelaskan bahwa PUG dalam politik adalah strategi mengintegrasikan perspektif, pengalaman, dan kebutuhan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh proses kebijakan.
Tujuannya bukan sekadar menambah kuantitas, tetapi memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif gender dan memiliki daya ubah dalam sistem politik.
Meskipun menyambut baik kemajuan pasca-Reformasi dan penerapan kuota 30%, KPPI menyoroti bahwa keterwakilan perempuan di Bangka Belitung, baik di legislatif maupun eksekutif, masih memerlukan dorongan signifikan untuk mencapai batas ideal.
"Kenaikan yang ada cenderung bertahap, dan tantangan utama adalah mengubah kehadiran menjadi kualitas substantif dalam pengambilan keputusan," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
KPPI menggarisbawahi bahwa hambatan terbesar bagi perempuan adalah stereotip budaya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi politik gender yang masif, termasuk melalui Training of Trainers (TOT), untuk mengubah cara pandang masyarakat.
Di sisi lain, media juga berperan vital dalam menciptakan narasi positif tentang kompetensi kepemimpinan perempuan, melawan stigma tradisional.
"Peran partai politik sangat fundamental dalam mencapai pengarusutamaan gender. Sebab itu, partai sebisa mungkin tidak hanya memenuhi kuota 30% dalam daftar calon, tetapi juga menerapkan kesetaraan dalam struktur internal kepengurusan serta daerah pemilihan yang kompetitif bagi kader perempuan yang berpotensi," papar Elvi.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas, KPPI Babel berfokus pada dua isu utama, yakni: Pertama, adanya sekolah politik perempuan untuk melatih keterampilan pembuatan kebijakan dan strategi kampanye.
Kedua, digelar advokasi anggaran responsif gender (ARG) untuk memastikan APBD berpihak pada kepentingan kelompok perempuan dan anak.
Lebih lanjut, KPPI menekankan bahwa agar partisipasi perempuan tidak hanya simbolik, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang tegas bagi partai yang tidak komitmen pada kuota.
"Selain itu, perempuan harus diberi akses pada komisi-komisi strategis (seperti anggaran dan hukum) untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpengaruh. Sinergi antara Pemerintah Daerah, DPRD, dan organisasi perempuan melalui Forum Koordinasi PUG juga wajib diperkuat," ungkapnya.
Menurut Elvi, untuk menarik generasi Milenial dan Gen Z, KPPI akan memanfaatkan digitalisasi kampanye dan menghubungkan politik dengan isu-isu grassroots yang diminati anak muda, seperti lingkungan dan kesehatan mental.
"Media digital dan podcast juga dioptimalkan untuk menyajikan edukasi politik yang relatable dan profesional, serta untuk melawan gender-based hate speech yang kerap menarget politisi perempuan," jelasnya.
Mengakhiri dialog, Elvi Diana menyampaikan pesan bagi para perempuan Bangka Belitung agar berani tampil dan mengambil peran lebih di ruang publik.
"Jangan hanya menunggu ruang dibuka, tetapi ambillah ruang itu. Kita (kaum perempuan) harus bergerak secara kolektif, menempatkan isu kesetaraan gender sebagai gerakan perjuangan di garis utama agar menjadi kesadaran bersama," tegasnya.
Lebih lanjut, Elvi mendorong perempuan untuk menumbuhkan keberanian dan kompetensi sebagai modal utama.
"Bagi yang sudah berkiprah, pesan utamanya adalah menjaga integritas dan menjadi suara substantif yang memperjuangkan seluruh masyarakat, membuktikan bahwa kebijakan dengan perspektif perempuan adalah kebijakan yang lebih baik dan inklusif," tutupnya.
