Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman soroti keruwetan data penerima vaksinasi milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Menurut Endro data penerima vaksinasi Covid-19 saat ini belum bisa dilihat secara kompleks di Kemenkes. Hal Itu lantaran data penerima vaksin tak terkoneksi dengan data dukcapil.
Baca: Berkat Fokki, Vaksinasi Bagi Anak Yogyakarta Dimulai
"Sayang, anggaran vaksinasi besar tapi gak terkoneksi. Padahal chips di e-KTP bisa nampung data vaksinasi, ruwet pokoknya," kata Endro, Selasa (13/7).
Politikus PDI Perjuangan itu mengaku dirinya telah mengusulkan agar Kemenkes mengoneksikan kedua data tersebut.
Pihaknya mengusulkan ihwal tersebut Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kemendagri.
Dijelaskan Endro, Kemendagri memiliki garis komando yang jelas melalui Ditjen Pemerintahan Desa (Pemdes) sehingga memudahkan koneksi data.
"Saya sudah menyerukan dirapat Komisi II DPR RI dengan Mendagri perlunya Kemendagri sebagai rujukan data semua sektor mulai dari bansos, PKH yang terakhir ini masalah Vaksinasi," kata Endro.
"Sebenarnya selama ini sudah ada program baku untuk perbaikan data dan ada jaringan internet, aplikasi/softwarenya yg dimiliki ditjen Pemdes Kemendagri, namun belum berjalan secara baik," jelas Endro.
Baca: Pandemi Belum Terkendali, Royke Batalkan PTM
Endro mengungkapkan, secara teknis hal tersebut bisa dilakukan.
Caranya dengan memberdayakan RT/RW sebagai pemerintah desa.
"Dengan adanya dana desa, bisa di alokasikan untuk honor RT/RW melaporkan data warganya mulai dari pekerjaan, mata pencaharian, pendapatan, kondisi ekonomi, divaksin atau belum, dan lain-lain secara periodik dengan formulir baku yang mudah disisi. Kemudian dilaporkan ke kepala des terus dimasukkan ke program aplikasi milik ditjen pemdes Kemendagri," kata Endro.
