Jakarta, Gesuri.id - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menjadi sorotan usai muncul sebagai salah satu nama yang berpotensi menggantikan Adi Sutarwijono sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya. DPP PDI Perjuangan mencopot Adi dari jabatannya per 30 April 2025.
Terkait kemungkinan dirinya ditunjuk sebagai pengganti Adi, Eri secara tegas menolak wacana tersebut. Ia menegaskan ingin tetap fokus menjalankan tugas sebagai Wali Kota Surabaya, amanah yang disebutnya tidak ringan.
"Nama saya disebut, tapi saya lebih memilih jadi Wali Kota saja. Menjadi Wali Kota itu sudah berat,” kata Eri, Minggu (4/5/2025).
Eri bahkan menyatakan keberatan jika harus merangkap jabatan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan. Menurutnya, rangkap jabatan berpotensi mengganggu fokus kerja, terlebih dalam mewujudkan pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan warga.
“Kalau saya merangkap sebagai Ketua DPC, itu justru memberatkan. Perjuangan kita ini membangun Surabaya, bukan soal viral-viralan. Saya ingin menata kota dan menyentuh hati warga Surabaya,” jelasnya.
Eri menambahkan, masih banyak kader PDI Perjuangan di tingkat DPC yang mumpuni untuk mengisi posisi tersebut. Eri memastikan akan mendukung sepenuhnya keputusan partai.
“Masih banyak kader yang lebih kompeten. Saya akan tetap mendukung siapa pun yang ditunjuk DPP,” ungkapnya.
Eri yang juga kader PDI Perjuangan memilih untuk bersikap hati-hati. Ia enggan banyak berkomentar terkait pergantian pucuk pimpinan DPC, karena hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan DPP PDI Perjuangn.
"Wah, itu mungkin ada evaluasi kinerja ya dari DPP mungkin. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh karena ini hak prerogatif DPP,” ucapnya.
Meski demkian, Eri menegaskan dirinya tetap tegak lurus terhadap keputusan partai. Ia yakin, dinamika di internal PDI Perjuangan akan tetap berjalan kondusif tanpa menimbulkan gejolak berarti.
"Insyaallah tidak akan ada gejolak. Ini seperti mutasi biasa di pemerintahan, hal yang lumrah,” jelasnya.
Sebagai kader partai yang duduk di eksekutif, Eri menekankan pentingnya sinergi dengan legislatif. Menurutnya, pembangunan Kota Surabaya harus dilakukan secara kolaboratif, terlepas dari dinamika internal partai.
"Kalau terkait DPC itu urusan kepartaian. Tapi dalam pembangunan, kami di eksekutif harus bersinergi dengan DPRD, meskipun terdiri dari berbagai fraksi," pungkasnya.
Sumber: www.metrotvnews.com
