Tasikmalaya, Gesuri.id - Budayawan Sunda Anton Charliyan menanggapi pernyataan Politisi Gerindra Fadli Zon yang mendukung perubahan nama Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi Provinsi Sunda.
Anton menghimbau kepada tokoh-tokoh lain di luar suku Sunda untuk tidak ikut campur memberi pendapat yang menyesatkan dan menjerumuskan.
Baca: Rahmad Ingatkan Rizieq Shihab Harus Isolasi Mandiri 14 Hari
Ketua Forum Silaturahmi Sunda Sadunya (S3) itu mempertanyakan, jika tokoh-tokoh diluar suku Sunda mendukung pembentukan Provinsi Sunda, apakah mereka juga berkeinginan untuk membentuk Provinsi mereka dengan nama suku mereka.
"Jika tidak, tidak usah ikut campur. Jika iya, sudah jelas Provinsi dengan nama suku akan berpotensi terbangunnya semangat etnik kesukuan yang mengarah kepada mayoritas dan minoritas," tegas Anton.
Dan, sambung Anton, hal itu sangat bertentangan dengan jiwa Pancasila sila ke 3. Sehingga bagi pihak yang masih 'ngotot' , artinya tidak paham Pancasila, Nasionalisme serta 4 konsensus dasar Kebangsaan.
"Sudah jelas dan tegas saya katakan , dari awal perumusan dan pembentukan nama-nama Provinsi para Founding Father kita sudah sepakat tidak ada yg pakai nama suku, tapi disepakati memakai nama masing-masing Pulau," ujar Anton.
Sebab, lanjut mantan Kapolwil Priangan itu, suku di Indonesia ada lebih dari 700 suku. Sehingga, jika memakai nama suku berpotensi menimbulkan semangat kesukuan sekaligus stereotip negatif terhadap etnik.
"Provinsi pun bisa terbagi lebih dari 700. Dan khususnya di Jawa Barat serta dimanapun juga dari dulu sampai sekarang tiap wilayah tidak hanya didiami satu suku, tapi multi etnik. Dan kita sepakat tidak ada suku mayoritas dan minoritas," ujar Anton.
Baca: Adian Napitupulu Bantu 10 Mobil Ambulans Dukung Bakang-Siroj
Sehingga, lanjut Anton, bila ada nama Provinsi berdasarkan suku sangat rawan memunculkan perpecahan antar sesama etnis, bahkan tidak menutup kemungkinan terjadi disintegrasi bangsa. Akibatnya, muncul stigma arogansi mayoritas dan minoritas.
Bila hal itu tetap dilakukan, berarti pola pikir para perumus nama Provinsi mundur jauh ke belakang dan mengkhianati yang sudah disepakati para Founding Father.
"Bila ada yang beralasan untuk membangun semangat etnik, tidak harus dijadikan nama sebuah Provinsi. Yang harus dibangun justru sekarang ini semangat nasionalisme, semangat persatuan dan kesatuan," ujar Anton.
