Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menegaskan partainya hanya sepakat amandemen UUD 1945 dalam konteks penyelarasan pembangunan, bukan terkait soal jabatan presiden.
Masinton menegaskan, proses amendemen soal jabatan Presiden masih jauh. Sebab, hal itu masih perlu menunggu hasil kajian tim di MPR.
Baca: Kepemimpinan Bambang Soesatyo Harus Wujudkan GBHN
"Belum lah, (bahas soal periodisasi presiden masuk amandemen 1945, red). Masih ada kajian MPR. Kajian yang dilakukan tim kajian Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang perlunya dilakukan amandemen terbatas, itu pun terkait dengan pembangunan semesta berencana," kata Masinton di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/10).
Masinton menilai wacana yang penting untuk dibahas adalah peta pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Sebab masalah yang terjadi selama ini, kata dia, adalah ketidaksinkronan pembangunan saat era kepresidenan periode satu dengan lainnya.
"Sebuah negara atau bangsa yang besar itu pembangunan tidak boleh terputus-putus, tidak boleh hanya berdasarkan visi dan misi presiden. Harus berkesinambungan. Negara Amerika, Cina, Rusia, Brazil, semua melakukan itu," kata Masinton.
Sebelumnya, MPR periode 2014-2019 merekomendasikan agar MPR periode 2019-2024 melakukan amandemen terbatas UUD 1945. Salah satunya, amendemen terbatas itu berkeinginan menghidupkan kembali sistem perencanaan pembangunan nasional melalui wujud Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Baca: PDI Perjuangan Dukung Bamsoet Demi Tujuan Ideologis
Masinton merasa soal pembangunan belum cukup disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tapi harus melalui GBHN.
"RPJMN saja tidak cukup, dia harus diletakkan ke kerangka haluan negara. Dan ini tidak bertabrakan juga dengan sistem presidensial, presiden yang dipilih oleh rakyat. Tapi sebuah negara itu harus punya produk tentang haluan negara itu," katanya.
