Ambon, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku menyoroti ketimpangan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang dinilai kerap dianaktirikan dari tahun ke tahun.
Hal ini ditegaskan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, H. La Nyong, usai rapat paripurna penetapan Ranperda APBD-P Tahun Anggaran 2025 di Rumah Rakyat Karang Panjang, Ambon, Selasa malam (30/9/2025).
Menurut Lanyong, hingga kini perhatian pemerintah provinsi terhadap perbaikan jalan di SBB masih sangat minim, khususnya di Kecamatan Inamosol. Ia mencontohkan, jalan provinsi yang dibiayai melalui APBD hanya ruas Kairatu–Hunitetu, sementara ruas di Inamosol justru luput dari prioritas.
“Kondisi jalan di Kecamatan Inamosol, terutama dari KM 8 sampai KM 12, selalu tergenang banjir saat musim hujan. Ini menyebabkan lumpuhnya jalur transportasi dan sangat mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah,” ujarnya.
Permasalahan itu, lanjut Lanyong, disebabkan buruknya drainase dan ketiadaan tanggul penahan air, sehingga air hujan dengan mudah meluap dan merendam badan jalan. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Balai Wilayah Sungai Maluku segera turun tangan mengatasi persoalan ini.
Tak hanya itu, Lanyong juga mengungkapkan kekecewaan atas dibatalkannya rencana perbaikan jalan senilai Rp10 miliar yang sebelumnya telah disetujui. Pembatalan ini terkait kebijakan efisiensi anggaran berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 2025.
“Sebagai anggota DPRD dari dapil SBB, saya bersama rekan-rekan akan terus memperjuangkan agar perbaikan jalan ini bisa terakomodir pada anggaran tahun 2026,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD SBB ini.
Dengan komitmen dan perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun pusat, lanjut Lanyong, perbaikan jalan di SBB diharapkan bisa segera terealisasi, demi kelancaran transportasi sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
