Jakarta, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh semata-mata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi.
Juru bicara fraksi, Radjut Sukasworo, menyebut bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama.
Baca: Buleks Salurkan Ratusan Bantuan PIP Asprirasi Puti Guntur Soekarno
“Peningkatan pertumbuhan ekonomi harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan diharapkan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Radjut dalam Rapat Paripurna DPRD DIY, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi inklusif tidak hanya berarti penurunan ketimpangan dan pengangguran, tetapi juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Ia menekankan pentingnya keberpihakan terhadap kelompok rentan seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan anak.
PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi kepada Pemda DIY yang menetapkan prioritas daerah, terutama dalam penurunan angka kemiskinan serta mengurangi ketimpangan antar kelas sosial dan wilayah. Pihaknya menilai langkah tersebut sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap masyarakat kecil.
"Keberpihakan Pemda kepada masyarakat miskin dalam perencanaan pembangunan merupakan niat mulia yang patut kita dukung bersama,” tambah Radjut.
Selain soal pemerataan hasil pembangunan, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi digitalisasi dianggap sebagai langkah tak terelakkan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor.
Baca: PDI Perjuangan Dukung Pembahasan RUU Perampasan Aset
Namun, Radjut mengingatkan masih ada kendala serius yang harus segera diatasi, seperti ketimpangan infrastruktur digital, literasi masyarakat yang belum merata, hingga persoalan keamanan data.
Radjut juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang terpengaruh oleh kebijakan efisiensi pelaksanaan APBN, termasuk penurunan transfer dana pusat ke daerah. Meski memahami situasi tersebut, PDI Perjuangan meminta agar efisiensi anggaran tidak sampai berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik yang diberikan Pemda DIY.
