Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal, Agung Yudhi Kurniawan (AYK), meminta penyusunan RAPBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2027 benar-benar berorientasi pada kebutuhan mendasar masyarakat. Ia menilai efektivitas anggaran harus menjadi perhatian utama di tengah keterbatasan fiskal daerah.
"Anggaran yang habis dibelanjakan belum tentu menjadi anggaran yang berhasil. Keberhasilan APBD harus diukur dari manfaat dan perubahan nyata yang diterima masyarakat," ujar AYK menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Pengantar Nota Keuangan RAPBD 2027, dikutip Kamis (1/10/2026).
Menurut AYK, pemerintah daerah tidak boleh menjadikan APBD sekadar formalitas administratif tahunan. Setiap alokasi anggaran harus memiliki manfaat yang jelas dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendorong Pemkab Tegal melakukan rasionalisasi terhadap belanja birokrasi dan kegiatan rutin yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
Di tengah keterbatasan fiskal, penghematan belanja operasional birokrasi dinilai dapat dialihkan untuk membiayai program yang lebih produktif, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi PDI Perjuangan meminta pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada proyek yang terlihat secara visual, tetapi menyentuh kebutuhan vital masyarakat. Infrastruktur tersebut mencakup jalan, irigasi, drainase, air bersih, sanitasi, serta sarana pendidikan dan kesehatan.
Pemerataan pembangunan juga menjadi perhatian. Fasilitas publik diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah, mulai dari kawasan perkotaan hingga pelosok desa.
"Pembangunan harus dirasakan dari kota sampai desa, dari pusat pemerintahan sampai wilayah pinggiran. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa menjadi penonton pembangunan di daerahnya sendiri," pungkas fraksi.
Pada sektor ekonomi, Fraksi PDI Perjuangan meminta penguatan UMKM tidak berhenti pada kegiatan seremonial, seminar, maupun pembagian bantuan alat. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan program pemberdayaan mampu meningkatkan omzet pelaku usaha sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Pendampingan UMKM, menurut fraksi, harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Hal itu meliputi peningkatan proses produksi, kualitas kemasan, pengurusan legalitas, pemasaran digital, hingga kemudahan akses permodalan.
Sementara dalam penanganan kemiskinan, bantuan sosial tetap dinilai diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya solusi. Upaya pengentasan kemiskinan perlu diintegrasikan dengan pendidikan, pelatihan kerja, kesehatan, sektor pertanian, serta penguatan UMKM.
"Jangan hanya mengobati akibat kemiskinan. Pemerintah harus berani menyelesaikan akar masalahnya," tegas sikap Fraksi PDI Perjuangan.
Terkait kondisi fiskal dalam RAPBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan juga meminta kebijakan pembiayaan diarahkan pada sektor produktif. Pembiayaan netto diharapkan memberikan manfaat jangka panjang sekaligus memperkuat kemampuan keuangan daerah.
Pemerintah daerah juga didorong memiliki strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang berpotensi membebani anggaran di masa mendatang.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan secara kritis dan konstruktif terhadap penggunaan APBD 2027 agar pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
"Ukuran keberhasilan APBD bukan seberapa besar uang daerah dibelanjakan, melainkan seberapa besar perubahan yang mampu dihadirkan bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal," tutur AYK.
