Bali, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan sejauh mana realisasi janji dari Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Meski partai berlambang banteng moncong putih itu merupakan partai pengusung Wayan Koster-Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati saat Pilgub Bali 2018 lalu.
Baca: Program Unggulan Koster-Ace untuk Bali
“Berkaitan dengan janji kampanye tentang kesehatan dan pendidikan gratis, kami mohon penjelasan rencana pelaksanaannya di tahun 2019,” ujar Pembicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, I Nyoman Laka, saat Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi di DPRD Bali, baru-baru ini.
Terkait pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan secara khusus menyinggung pula soal Sekolah Luar Biasa (SLB). Dalam hal ini, SLB C di Lumintang yang kondisinya sangat memprihatikan. Namun, siswa dan orangtua siswa tetap ingin bersekolah disana atau tidak mau dipindah ke SLB C di Jimbaran.
“Kami mengusulkan agar gubernur memikirkan solusi alternatif relokasi SLB di lokasi yang lebih mudah untuk dijangkau,” Laka menambahkan.
Selain masalah SLB C, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti soal Pergub No.126 Tahun 2016 yang menyebabkan adanya penurunan tambahan penghasilan pegawai dan guru SLB secara drastis.
Padahal di tahun 2013, guru SLB se-Bali pernah mendapat tambahan perbaikan penghasilan yang sifatnya khusus sesuai Pergub No.61 Tahun 2013. Saat itu, guru SLB mendapat tunjangan khusus yang berbeda dengan PNS lain karena memang menjadi guru SLB memerlukan keahlian khusus.
Baca: Usai Dilantik, Koster-Ace Langsung Canangkan Program Awal
“Contoh, golongan 4 dapat sebesar Rp 4 juta, sekarang menjadi Rp 1 juta. Sedangkan golongan 3, dari Rp 3,5 juta menjadi Rp 850 ribu. Kami mengusulkan agar tunjangan guru SLB itu dikembalikan seperti semula,” jelas Laka.
