Medan, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) menilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2026 menunjukkan melemahnya semangat dan optimisme Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah secara berkelanjutan.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI Perjuangan, Franky Partogi Wijaya Sirait, dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan R-APBD 2026 di rapat paripurna DPRD Sumut, Jumat (7/11/2025).
Franky menegaskan, tren APBD empat tahun terakhir menunjukkan grafik yang menurun tajam. “Pendapatan daerah Sumatera Utara pada 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp11,67 triliun, turun dari APBD 2025 sebesar Rp13,24 triliun. Penurunan ini sangat signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan APBD 2022 saat kondisi ekonomi masih dalam masa pemulihan pasca pandemi,” ujarnya.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penurunan ini mengindikasikan hilangnya optimisme Pemerintah Provinsi Sumut dalam membangun daerah. Dengan pendapatan sebesar itu, target pertumbuhan ekonomi 5 persen dinilai sulit tercapai.
Dalam pandangan fraksi, arah kebijakan fiskal 2026 yang diklaim untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan efisiensi belanja publik belum tampak jelas. Meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp6,42 triliun menjadi Rp6,97 triliun atau meningkat 8,53 persen, struktur PAD masih rapuh.
“PAD Sumut masih sangat bergantung pada pajak konsumtif seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Ini berarti basis ekonomi produktif daerah belum berkembang secara optimal,” ujar Franky.
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meninjau kembali estimasi postur pendapatan 2026 dan menggali sumber-sumber baru.
“Pemerintah harus berani menggali potensi ekonomi produktif, bukan hanya bergantung pada penerimaan konsumtif,” tambahnya.
