Surabaya, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan–PAN DPRD Kota Surabaya mendorong agar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026 tidak hanya menjaga keberlanjutan pembangunan, tetapi juga memastikan pengalokasian anggaran makin pro-rakyat.
Pandangan umum tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan–PAN, Anas Karno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Jumat (28/8/2026).
Anas mengungkapkan bahwa penyusunan P-APBD 2026 berlangsung di tengah dinamika tantangan ekonomi serta ruang fiskal daerah yang makin terbatas. Kendati demikian, pihaknya meyakini fondasi ekonomi Kota Surabaya masih cukup tangguh untuk menopang pembangunan sekaligus mendongkrak kesejahteraan warga.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Anas menekankan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi menjaga daya tahan fiskal pemerintah kota. Optimalisasi pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, hingga kinerja BUMD perlu terus dipacu.
Namun, ia menggarisbawahi bahwa strategi peningkatan PAD tidak boleh mengabaikan daya beli masyarakat.
“Penguatan PAD tentu harus terus dilakukan, tetapi tetap memegang prinsip kemudahan dan tidak menjadi beban baru bagi wong cilik, pelaku usaha mikro, maupun masyarakat berpenghasilan rendah,” tegas Anas.
Ia menyarankan agar genjot PAD diprioritaskan lewat peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data, penutupan potensi kebocoran penerimaan, serta optimalisasi produktivitas aset pemda.
Terkait keterbatasan ruang fiskal, Fraksi PDI Perjuangan–PAN menyetujui penggunaan skema pembiayaan alternatif demi menjaga ritme pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Anas mengingatkan agar skema tersebut dieksekusi secara terukur dengan tata kelola yang transparan dan hati-hati.
“Yang terpenting adalah pembangunan tetap berjalan, sementara kewajiban jangka panjang daerah tetap terukur dan sehat,” jelasnya.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Selain itu, fraksi menuntut agar pos belanja modal dan pembangunan infrastruktur dialokasikan langsung ke tingkat tapak (kampung). Prioritas pekerjaan mencakup:
- Penanganan banjir dan genangan air
- Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
- Penataan permukiman padat
- Penguatan layanan transportasi publik
Di sektor pelayanan dasar, Anas mendorong agar Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan aksesibilitas serta mutu layanan kesehatan. Sektor pendidikan, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan percepatan penurunan stunting juga diminta tetap menjadi skala prioritas utama.
Melalui penyusunan P-APBD 2026 ini, DPRD berharap Pemkot Surabaya dapat menghadirkan solusi konkret atas persoalan riil warga tanpa mengorbankan kesehatan fiskal daerah.
