“Karena masyarakat kalau sudah punya sertifikat lalu ada muncul masalah hukum, dia tidak bisa berniaga."
Oleh : Ananda Okctaviani, Sabtu, 10 Oktober 2026 20:00 WIB
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan menilai perbedaan data antarlembaga dapat menyulitkan proses penanganan.
Oleh : Syahrul Arsyad, Jum'at, 28 Agustus 2026 12:00 WIB
Banyak masyarakat secara mendasar berhak atas kepastian hukum atas kepemilikan tanahnya.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 16 Agustus 2026 07:33 WIB
Komisi II menerima lebih dari 200 pengaduan masyarakat terkait persoalan sertifikat ganda, sengketa batas wilayah, konflik lahan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 14 Desember 2025 20:00 WIB
Aria Bima menegaskan perubahan status tanah secara tiba-tiba menjadi milik anak BUMN terjadi di berbagai daerah.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Kamis, 11 Desember 2025 18:01 WIB
Rombongan Komisi II dipimpin Aria Bima, bersama sejumlah anggota dari berbagai fraksi dan perwakilan Kementerian ATR/BPN.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 30 November 2025 22:00 WIB
Pentingnya peran generasi muda pertanahan dalam menjaga kedaulatan agraria.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Minggu, 21 Juni 2026 20:30 WIB
STPN ini adalah persemaian SDM bagi Kementerian ATR/BPN.
Oleh : Nurfahmi Budi Prasetyo, Sabtu, 04 Oktober 2025 22:20 WIB
Komarudin Watubun juga menegaskan dengan data yang jelas, dapat diketahui masalah yang sudah dan belum diselesaikan.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Senin, 02 Juni 2025 06:00 WIB
Persoalan penerbitan sertifikat di kawasan laut, Deddy Sitorus merasa heran mengapa narasi yang muncul hanya sebatas sanksi berat.
Oleh : Heru Guntoro, Sabtu, 01 Februari 2025 07:34 WIB
Dengan teknologi ini, pengukuran tanah menjadi lebih akurat dan presisi.
Oleh : Effatha Gloria V.G. Tamburian, Rabu, 11 Desember 2024 07:00 WIB
/rendering in 0.2704 [104]
