Pasuruan, Gesuri.id - Rapat Paripurna II DPRD Kota Pasuruan, Senin (24/11/2025), diwarnai kritik konstruktif dari Fraksi PDI Perjuangan terkait kondisi fiskal daerah serta arah kebijakan seperti tertuang dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Mahfud Husairi menegaskan, penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang cukup signifikan harus disikapi dengan penentuan prioritas belanja yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan menilai, dalam situasi fiskal yang semakin ketat, setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dibiarkan berlarut-larut.
Salah satu masalah yang disorot adalah buruknya layanan air bersih. Menurut Mahfud, problem PDAM tidak kunjung tuntas dan terus menjadi keluhan masyarakat. Mulai dari tekanan air yang tidak stabil, kualitas air berubah-ubah, sambungan sering macet, hingga jaringan baru yang justru mematikan jaringan lama.
“Selama tidak ada peta jaringan yang jelas dan perencanaan investasi yang komprehensif, PDAM akan terus menjadi beban warga dan APBD,” ujarnya.
Fraksi mendesak pemerintah untuk menyusun blueprint PDAM yang faktual dan terukur. Mencakup kondisi jaringan, titik kerusakan, prioritas perbaikan, kebutuhan investasi, rencana peningkatan cakupan layanan, hingga strategi pengurangan kehilangan air.
Dokumen ini, menurut Mahfud, harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan penganggaran, bukan sekadar formalitas.
Selain air bersih, persoalan stunting juga mendapat perhatian serius. Fraksi menilai ketidaksinkronan data daerah dan nasional menunjukkan kelemahan sistem pencatatan tumbuh kembang anak.
