Pasuruan, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Beberapa persoalan yang menjadi perhatian meliputi rencana pinjaman daerah sebesar Rp363 miliar, penurunan proyeksi pendapatan pajak, besarnya anggaran bantuan keuangan, hingga minimnya alokasi belanja modal untuk sektor pendidikan.
Berbagai catatan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PDI Perjuangan terhadap pengantar RAPBD Kabupaten Pasuruan 2027 dalam rapat paripurna, Senin (2/11).
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Mujangki, mengatakan penyusunan APBD 2027 perlu mempertimbangkan kondisi kemampuan fiskal daerah agar kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca: Inilah Profil dan Biodata Ganjar Pranowo
Menurutnya, pemerintah daerah harus mengutamakan kualitas belanja yang berdampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan pelayanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.
Salah satu hal yang menjadi perhatian utama fraksi adalah rencana pinjaman daerah senilai Rp363 miliar. Fraksi PDI Perjuangan pada prinsipnya mendukung pembiayaan melalui pinjaman apabila digunakan untuk mempercepat pembangunan strategis. Namun, kebijakan tersebut harus disertai perhitungan matang agar tidak membebani keuangan daerah pada masa mendatang.
Fraksi mengingatkan bahwa kewajiban pembayaran pinjaman akan menjadi tanggungan APBD selama masa pengembalian, termasuk pada periode pemerintahan berikutnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan secara terbuka rincian penggunaan dana pinjaman untuk setiap proyek.
Penjelasan tersebut mencakup dasar penentuan alokasi, besaran bunga, biaya administrasi, masa tenggang, jangka waktu pinjaman, hingga jadwal pembayaran pokok dan bunga. Pemerintah juga diminta menyampaikan total kewajiban pembayaran sampai pinjaman tersebut dinyatakan lunas.
Selain itu, kemampuan fiskal daerah selama masa pinjaman perlu dikaji secara menyeluruh agar pembayaran cicilan tidak mengurangi anggaran pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertanian, dan pembangunan infrastruktur desa.
Fraksi juga menekankan pentingnya kesiapan proyek yang akan dibiayai melalui pinjaman, mulai dari ketersediaan lahan, studi kelayakan, desain teknis, perizinan, hingga mekanisme pengadaan barang dan jasa. Setiap proyek harus memiliki target manfaat ekonomi dan sosial yang terukur, termasuk kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) serta penciptaan lapangan kerja.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pasuruan, Arifin, turut menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana pinjaman sekaligus risiko yang harus ditanggung pemerintah daerah.
Proyeksi Pendapatan Pajak Mengalami Penurunan
Selain persoalan pinjaman, Fraksi PDI Perjuangan juga mempertanyakan penurunan proyeksi pendapatan daerah, khususnya dari sektor pajak.
Berdasarkan catatan fraksi, pendapatan pajak daerah dalam Perubahan APBD 2026 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp1,312 triliun. Sementara itu, dalam RAPBD 2027, proyeksinya turun menjadi lebih dari Rp1,136 triliun.
Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai faktor penyebab penurunan tersebut, termasuk rincian berdasarkan masing-masing sektor penerimaan.
Di sisi lain, upaya meningkatkan PAD diharapkan tidak justru menambah beban masyarakat kecil, pedagang tradisional, petani, peternak, dan pelaku UMKM. Optimalisasi potensi ekonomi daerah, pembenahan pengelolaan aset, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dinilai dapat menjadi alternatif untuk memperkuat pendapatan daerah.
Fraksi juga menyoroti alokasi belanja bantuan keuangan dalam kelompok belanja transfer yang mencapai Rp576,37 miliar. Pemerintah daerah diminta memaparkan secara terperinci tujuan penggunaan dan pembagian anggaran tersebut agar dapat dipastikan sesuai kebutuhan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Jadi Perhatian
Di sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan mencatat adanya penurunan belanja, baik untuk belanja operasi maupun belanja modal, dibandingkan dengan Perubahan APBD 2026.
Besaran belanja modal pendidikan yang hanya sekitar Rp5 miliar lebih menjadi perhatian khusus. Fraksi meminta pemerintah menjelaskan secara terperinci peruntukan anggaran tersebut, terutama dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
Sementara di sektor kesehatan, fraksi mendorong agar program Universal Health Coverage (UHC) tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, memperoleh akses pelayanan kesehatan.
Fraksi juga meminta pemerintah daerah mengkaji kebutuhan pembangunan rumah sakit di wilayah kecamatan yang selama ini masyarakatnya harus menempuh perjalanan ke daerah lain untuk mendapatkan layanan kesehatan. Penentuan tipe rumah sakit perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
BUMDes dan Sektor Pariwisata Perlu Diperkuat
Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah kondisi sejumlah badan usaha milik desa (BUMDes) yang belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi kendala dalam mengembangkan kegiatan usaha.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah memberikan dukungan permodalan kepada BUMDes melalui mekanisme dan persyaratan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan kembali perekonomian desa, termasuk mendukung pemulihan destinasi wisata desa yang mengalami penurunan jumlah pengunjung.
Baca: Ini Jurus Sakti Ganjar Untuk Tarik Generasi Muda
Di bidang pariwisata, fraksi menilai potensi wisata Kabupaten Pasuruan masih membutuhkan pengelolaan yang lebih terintegrasi. Pengembangan destinasi selama ini dinilai belum sepenuhnya didukung fasilitas, infrastruktur, dan pelayanan yang profesional.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan arah kebijakan pengembangan pariwisata beserta alokasi anggaran yang disiapkan dalam RAPBD 2027. Salah satu upaya yang perlu diperhatikan adalah pengembangan paket wisata yang mampu mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama dan menginap di Kabupaten Pasuruan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh catatan dan masukan tersebut dapat dijawab secara terperinci oleh pemerintah daerah dalam tahapan pembahasan RAPBD 2027.
Menurut fraksi, pengelolaan anggaran daerah harus mengedepankan transparansi, kehati-hatian, dan keberpihakan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan fiskal tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pasuruan.
