Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Pekanbaru, Victor Parulian, mengatakan pihaknya menjalin kemitraan strategis dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tuah Negeri Nusantara untuk membuka akses pendampingan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat prasejahtera yang tengah menghadapi persoalan hukum.
"Maka dari itu, kehadiran LBH di tengah masyarakat sangat diperlukan. Kami berharap, kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, terutama mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi," ujar Victor pada Selasa (27/10/2026).
Menurut Victor, kerja sama tersebut dilatarbelakangi masih adanya masyarakat kelas bawah yang kesulitan memperoleh keadilan karena terbentur biaya jasa advokat. Keterbatasan ekonomi dan minimnya literasi hukum membuat sebagian warga tidak berdaya ketika harus menghadapi proses hukum dan peradilan yang dinilai rumit.
Ia menilai keberadaan lembaga bantuan hukum menjadi penting sebagai jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan tanpa harus terbebani persoalan biaya.
Inisiatif tersebut juga tidak terlepas dari banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru, Zulkardi, mengatakan anggota dewan kerap menerima keluhan warga terkait berbagai sengketa dan persoalan hukum yang mereka hadapi.
Menurut Zulkardi, persoalan biaya sering kali menjadi salah satu kendala utama bagi masyarakat ketika membutuhkan pendampingan hukum. Karena itu, kerja sama dengan LBH Tuah Negeri Nusantara diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih mudah dijangkau masyarakat.
Selain menunggu laporan, tim LBH nantinya akan melakukan pendekatan aktif dengan turun langsung ke tengah masyarakat. Pendampingan tersebut juga akan dilakukan melalui kegiatan reses anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru.
“Bahkan kita juga bangga kepada LBH Tuah Negeri Nusantara karena siap mendampingi anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD kota Pekanbaru dalam kegiatan reses guna memberikan layanan, penyuluhan sekaligus bantuan kepada masyarakat,” sebut Zulkardi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru, Davit Marihot Silaban, mengatakan kemitraan tersebut merupakan langkah konkret untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat marginal yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh advokasi hukum.
Menurut Davit, bantuan hukum tersebut tetap akan diberikan melalui mekanisme yang tertib dan terstruktur agar pendampingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
"Melalui rencana kerja sama ini, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru dan LBH Tuah Negeri Nusantara berharap masyarakat yang menghadapi persoalan hukum dapat memperoleh pendampingan sesuai mekanisme dan persyaratan yang berlaku," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPC LBH Tuah Negeri Nusantara, Gilang Ramadhan, menjelaskan bahwa layanan pendampingan hukum gratis tersebut akan memiliki mekanisme penjaringan untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Menurut Gilang, masyarakat dapat mengakses bantuan melalui sejumlah jalur, mulai dari penyerapan aspirasi, pelaporan secara langsung, hingga kunjungan lapangan. Namun, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk memastikan bantuan hukum tepat sasaran.
“Apalagi bantuan hukum ini memang kita peruntukan bagi masyarakat yang betul-betul tidak mampu yang membutuhkan pendampingan hukum yakni dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa. Kemudian identitasnya juga harus jelas,” ungkap Gilang.
Dengan pola pendampingan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Pekanbaru bersama LBH Tuah Negeri Nusantara berharap masyarakat kurang mampu tidak lagi menghadapi persoalan hukum seorang diri. Kerja sama itu juga diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap layanan hukum sekaligus mendorong terwujudnya keadilan yang lebih merata di Kota Pekanbaru.
