Balikpapan, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Haris, menyoroti progres pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) di Balikpapan Barat yang hingga kini baru mencapai 17 persen meski kontraktor proyek telah mencairkan dana uang muka sebesar 20 persen dari total nilai pekerjaan.
"Semua perencanaan berada di pemerintah kota, kami hanya menyepakati anggaran,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).
Proyek pembangunan RSU Balikpapan Barat sendiri merupakan salah satu program yang telah direncanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sejak tiga hingga empat tahun terakhir. DPRD, menurut Haris, hanya berperan dalam menyetujui alokasi anggaran yang diajukan dalam proses perencanaan tersebut.
Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, hingga saat ini progres pembangunan proyek tersebut masih berada di angka 17 persen. Sementara itu, kontraktor pelaksana proyek yakni PT Ardi Tekindo Perkasa diketahui telah mencairkan dana uang muka sebesar 20 persen dari total nilai kontrak pekerjaan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan dari DPRD mengenai pelaksanaan proyek yang seharusnya dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terlebih, proyek pembangunan RSU Balikpapan Barat ditargetkan dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2025.
Namun dalam pelaksanaannya, kontraktor dinilai belum mampu memenuhi kewajiban penyelesaian pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bahkan setelah diberikan tambahan waktu, perkembangan proyek dinilai masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Haris menilai perlu dilakukan penelusuran secara menyeluruh terhadap berbagai kendala yang menghambat pembangunan rumah sakit tersebut. Evaluasi juga dinilai penting untuk melihat kembali perencanaan awal proyek agar persoalan serupa tidak kembali terulang.
Menurutnya, keterlambatan pembangunan RSU Balikpapan Barat berpotensi merugikan masyarakat. Pasalnya, fasilitas kesehatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah Balikpapan Barat dan sekitarnya.
Untuk itu, DPRD Balikpapan mempertimbangkan langkah lanjutan dengan melakukan pembahasan lebih mendalam melalui pembentukan panitia khusus (Pansus) guna mengkaji berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan proyek tersebut.
“Makanya kami minta pansus untuk mengetahui ada masalah apa, supaya semua clear,” pungkasnya.
