Ikuti Kami

Ganjar Tekankan Integritas Harga Mati

Sistem yang sudah berjalan dengan baik di Jawa Tengah tidak boleh tercoreng oleh kelakuan beberapa oknum.

Ganjar Tekankan Integritas Harga Mati
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.

Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menekankan bahwa tagline "Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi" bukan sekedar kata kosong tanpa arti, namun itu merupakan konsep kerja ASN Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Baca: Gubernur Ganjar Ajak Milenial Gelorakan SDGs

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan, sistem yang sudah berjalan dengan baik di Jawa Tengah tidak boleh tercoreng oleh kelakuan beberapa oknum.

"Buat saya integritas harga mati. Jangan ada praktik korupsi, gratifikasi, maupun pungli. Nek ono tak sembelih!" ujarnya, saat apel bersama jajaran Pemprov Jateng, Senin (7/1).

Dihadapan pejabat teras dan ratusan ASN ganjar mengungkapkan kekesalannya, pasalnya, ia mengaku telah mendapat laporan terkait pungli yang dilakukan oleh jajarannya.

"Saya dapat laporan, ada jajaran saya yang pungli dan terima gratifikasi. Saya datangkan orangnya, ada yang ngaku, ada yang pura-pura tidak tahu, ada yang tidak mengaku sama sekali. Saya ingatkan, semua informasi sudah sampai di tangan saya. Jadi jangan sampai macam-macam," tegasnya.

Ganjar semakin marah ketika mendengar adanya isu bahwa ada pungli yang duitnya disetorkan kepada gubernur. Menurutnya itu tindakan yang sangat jahat, kejam dan fitnah yang luar biasa.

"Yang bikin saya gondok adalah, katanya uang itu untuk saya. Masya Allah, ini jahat benar, ini fitnah yang luar biasa," ujarnya.

Saat mendengar isu tersebut, Ganjar pun memanggil satu persatu para pihak yang diduga menyeleweng. Ada tujuh orang yang dipanggil ada yang mengaku dan sebagian mencoba berkelit dengan berbagai alasan.

"Ngaku nerima tapi alasannya macam-macam, katanya cuma titipan. Saya tegaskan tidak boleh dan tidak bisa, kembalikan! Makanya hari ini saya kumpulkan semua pejabat untuk kembali saya tegaskan agar menjaga integritas," paparnya.

Terkait hal ini, Ganjar Ganjar meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk 100 persen melaporkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia memberikan batas waktu tiga bulan dan tidak boleh ditawar.

Baca: Ganjar Sambut Tahun Baru Bersama Lansia dan Yatim Piatu

"Kalau tidak sepakat dan masih mau tawar-tawar, silakan keluar!" ucap Politisi PDI Perjuangan ini.

Terakhir Ganjar menyatakan, peringatan kerasnya ini adalah wujud rasa sayang, memproteksi jajarannya agar terlindungi dari hal yang dapat menjerumuskan mereka.

"Ini bukti sayang kami kepada para jajaran kami, kami ingin semua dilindungi. Tapi tolong jangan korupsi, jangan terima gratifikasi, jangan ada lagi main pungli. Jangan sampai ada OTT (Operasi Tangkap Tangan) di Jawa Tengah," tandasnya.

Quote