Ikuti Kami

Gedung Pelayanan Perizinan Tunggal Beroperasi Bulan Ini

Presiden Jokowi berharap gedung pelayanan perizinan tunggal melalui sistem dalam jaringan dapat mulai beroperasi pada Mei 2018.

Gedung Pelayanan Perizinan Tunggal Beroperasi Bulan Ini
Presiden RI Joko Widodo

Jakarta, Gesuri.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap gedung pelayanan perizinan tunggal melalui sistem dalam jaringan dapat mulai beroperasi pada Mei 2018.

"Tahun ini kita buka 'online single submission', perizinan cukup satu gedung. Mudah mudahan bulan ini rampung kemudian kita akan punya 'online single submission'," kata Presiden Jokowi ketika membuka Pertemuan dan Pameran Ke-42 Asosiasi Perminyakan Indonesia di Jakarta Convention Center, Rabu (2/5).

Presiden menyebutkan regulasi di Indonesia terutama di kementerian masih kurang kondusif masih bertele tele dan berbelit belit. Ia menyebutkan perizinan di sektor migas harus dipangkas, disederhanakan.

Baca: Jokowi Minta Online Single Submission Segera Diterapkan

"Tolong sampaikan blak-blakan dalam forum ini, sampaikan ke menteri, kalau tidak nyambung ke menteri, langsung ke saya," kata Jokowi di hadapan pengusaha sektor minyak dan gas bumi itu.

Pada awal sambutannya, pria yang kembali diusung PDI Perjuangan pada Pilpres 2019 ini menyebutkan industri migas merupakan industri paling terkenal dan paling elit yang para pengusahanya menggeser ke sana sini dana hingga ratusan triliun rupiah setiap tahunnya.

"Inilah industri dengan nama nama besar dengan tokoh tokohnya yang sering membikin gemetar para politisi, tidak tahu mengapa mereka gemetar tapi untuk saya ya biasa biasa saja," katanya.

Meskipun industri itu sangat besar, namun Jokowi tidak habis pikir mengapa Pertamina tidak pernah melakukan eksplorasi migas secara besar besaran.

"Informasi yang saya terima sejak tahun 1970-an, Pertamina tidak pernah melakukan eksplorasi dalam jumlah yang besar, sampai saat ini, yang ada eksplorasi yang kecil-kecil," katanya.

Ia menyebutkan berdasar kondisi itu, pada 2017, ia memerintahkan Menteri ESDM untuk memangkas sebanyak banyaknya regulasi atau peraturan yang ada di Kementerian ESDM.

"Sudah dipangkas 186 peraturan yang membuat ruwet, yang membuat kita bertele tele, kalau mau investasi bidang ini," katanya.

Kepala Negara berharap dengan pemangkasan regulasi itu akan lebih menyederhanakan dan memudahkan, sehingga investasi makin banyak masuk ke Indonesia.

Quote