Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli menyebut bahwa amnesti kepada Hasto Kristiyanto mantan Sekretaris Jenderal, tidak mengubah sikap partainya kepada pemerintah.
Guntur menyatakan PDI Perjuangan akan menjadi partai penyeimbang. Dengan posisi itu, PDI Perjuangan bukan bagian dari koalisi maupun oposisi, sebab Indonesia menurutnya tak menganut dua sistem tersebut.
BaCa: Ganjar Dorong Delapan Parpol di DPR RI Duduk Bersama
“Dari awal posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang, tidak bagian koalisi dan juga tidak bisa menjadi oposisi, karena Ibu Megawati konsisten dengan sistem ketatanegaraan kita yang tak mengenal oposisi dan koalisi,” Guntur Romli.
Ia bahkan menyebut sikap partainya itu telah diputuskan dan tertuang dalam rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada 2024 lalu. Dan hal itu tak berubah meski Hasto mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
“Meski Mas Hasto dapat amnesti posisi PDI Perjuangan tetap tidak berubah,” katanya dikutip dari cnnindonesia.com.
Guntur menyebut Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri bukan pemimpin transaksional. Namun menurutnya, PDI Perjuangan akan terus mendukung program pemerintah yang pro terhadap masyarakat.
Sebaliknya ia mengatakan, Megawati tak akan segan mengkritik program pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
BaCa: Teknologi Kian Gerus Dunia Pekerjaan
“Kalaupun mendukung program pemerintah Presiden Prabowo, Ketua Umun kami, Ibu Megawati memberikan syarat program yang prorakyat, kalau tidak akan tetap melakukan kritik,” ujarnya.
PDI Perjuangan juga telah menegaskan sikap partainya dalam Kongres V di Bali, Sabtu, 2 Agustus 2025. Megawati yang terpilih kembali sebagai ketua umum, menyebut partainya tidak memosisikan diri sebagai oposisi pemerintahan, melainkan sebagai partai penyeimbang.
