Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, mempertanyakan realisme target penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang melonjak hampir Rp400 triliun dari tahun sebelumnya. Hal itu ia sampaikan dalam Raker Komisi XI DPR dengan Menkeu Purbaya Sadewa, Kamis (27/11).
Ia menyebut target APBN 2026 yang sudah diketok sebesar Rp2.357 triliun menuntut upaya luar biasa keras dari pemerintah. Dalam kondisi ekonomi global yang tidak stabil, Harris menilai target tersebut tidak boleh hanya bersandar pada optimisme.
“Optimisme Pak Menteri memang luar biasa, tetapi target setinggi ini harus dijelaskan strategi riilnya. Jangan sampai kita terjebak pada target yang tidak realistis,” tegasnya.
Dari hitungan ekstrapolasi yang ia lakukan, penerimaan pajak 2025 hanya akan mencapai 89–91 persen dari target. Artinya, baseline penerimaan 2026 sudah berangkat dari capaian yang kurang ideal.
Dengan estimasi penerimaan hanya sebesar Rp1.931 hingga Rp1.950 triliun, Harris menyatakan angka itu masih jauh dari target labsem maupun APBN. Karena itu, target yang melonjak hampir Rp400 triliun di 2026 harus dibarengi strategi besar yang jelas.
Ia menegaskan bahwa pembiayaan program strategis nasional membutuhkan kepastian ruang fiskal. Jika pajak tidak tercapai, dampaknya adalah realisasi belanja terhambat atau defisit membengkak.
Harris mengingatkan agar Kementerian Keuangan tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap wajib pajak patuh melalui SP2DK di akhir tahun. “Ini bukan solusi jangka panjang. Ini hanya membuat neto makin rendah karena restitusi nanti melonjak,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah menyiapkan langkah mitigasi menyeluruh mulai dari pembenahan data perpajakan, penguatan pengawasan wajib pajak besar, hingga evaluasi restitusi yang membebani penerimaan neto. “Kalau target setinggi ini tidak dibarengi strategi yang konkret, APBN akan sangat rentan,” pungkasnya.
