Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Harris Turino, menilai arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru berada di fase penting: negara kembali aktif mendorong ekonomi, namun harus tetap menjaga disiplin dan akuntabilitas.
Hal itu disampaikan dalam wawancara eksklusif Jaringan Promedia bersama Harris Turino di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).
“Negara harus hadir, tapi jangan sampai menelan pasar. Kita harus berjalan di tengah — ekonomi yang berkeadilan, bukan kapitalisme murni maupun etatisme ekstrem,” ujarnya.
Harris menjelaskan, kebijakan fiskal di bawah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan mazhab state capitalism yang berani cawe-cawe.
“Kalau Sri Mulyani lebih konservatif dan berbasis mekanisme pasar, Purbaya membawa semangat negara aktif. Saya lihat Purbaya mencoba menjembatani dua mazhab itu,” ucapnya.
Menurut Harris, pendekatan baru ini perlu diimbangi dengan pengawasan ketat dan komunikasi publik yang hati-hati. “Uang negara tidak boleh hanya jadi instrumen populisme. Setiap rupiah harus kembali ke rakyat, bukan berhenti di laporan neraca,” tegasnya.
Ia menegaskan, esensi ekonomi Pancasila adalah keseimbangan. “Uang harus bergerak, tapi keadilan sosial jangan hilang. Negara hadir menolong yang lemah, tapi tidak boleh mematikan pasar. Di situlah letak jati diri ekonomi Pancasila,” pungkas Harris.
