Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyoroti proses pengangkatan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang dinilai tidak sepenuhnya mengedepankan prinsip meritokrasi.
Menurut Hasto, keputusan tersebut melompati lima angkatan sehingga memunculkan dugaan adanya kepentingan politik di luar pertimbangan profesionalitas dan jenjang karier di institusi kepolisian.
Hasto menilai, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi, terutama setelah mencuatnya kasus penyadapan yang membuka ruang bagi upaya koreksi terhadap tata kelola dan sistem kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
"Ya memang dekat, karena proses ketika Pak Listyo Sigit ditetapkan sebagai Kapolri, ini kan melompati lima angkatan. Sehingga tentu di situ ada suatu political interest yang di luar aspek-aspek meritokrasi. Inilah yang kemudian kesadaran ketika kasus penyadapan ini terbuka, akan memunculkan suatu upaya-upaya untuk koreksi. Termasuk bagaimana membangun sistem meritokrasi di jajaran kepolisian RI," ujar Hasto di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Senin (9/11).
Menurut Hasto, prinsip meritokrasi harus menjadi fondasi penting dalam membangun institusi kepolisian yang profesional. Penempatan pejabat pada jabatan strategis semestinya didasarkan pada kapasitas, kompetensi, rekam jejak, serta prestasi, bukan dipengaruhi kepentingan politik tertentu.
Ia juga memandang, terbukanya kasus penyadapan dapat menjadi momentum untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi tidak hanya menyangkut persoalan yang muncul ke permukaan, tetapi juga menyentuh sistem dan mekanisme pengambilan keputusan di internal kepolisian.
Dengan demikian, Hasto mendorong agar pembenahan sistem meritokrasi menjadi bagian dari agenda reformasi Polri. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat profesionalitas, menjaga independensi institusi, serta memastikan kepolisian berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
