Jakarta, Gesuri.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berulang kali menyampaikan pernah menjadi sasaran penyadapan.
Hasto juga mengaku mendapat informasi bahwa telepon selulernya turut disadap ketika dirinya aktif mengkritisi dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Menurut Hasto, dugaan penyadapan tersebut perlu dicermati, terlebih Megawati kerap mengambil keputusan strategis dan menunjukkan sikap politik tegas dalam menjaga konstitusi serta demokrasi.
"Ibu Megawati kan berulang kali sudah menyatakan pernah disadap. Bahkan saya ketika melakukan berbagai upaya mengkritisi terhadap penyalahgunaan kewenangan, saya juga mendapat informasi bagaimana handphone saya disadap. Kalau saya saja disadap, apalagi Ibu Megawati Soekarnoputri, karena beliau juga mengambil suatu keputusan-keputusan strategis," ujar Hasto di Sekolah Partai di Lenteng Agung, Senin (9/11).
Hasto kemudian menyinggung sikap Megawati ketika muncul wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Megawati merupakan satu-satunya ketua umum partai politik yang secara tegas mengambil sikap untuk menjaga konstitusi dan demokrasi di tengah wacana tersebut.
"Misalnya kita lihat ketika ada upaya perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Kan hanya Ibu Megawati, satu-satunya Ketua Umum Partai yang berani menjaga konstitusi dan demokrasi. Sehingga ini kemudian dianggap sebagai suatu elemen-elemen yang harus dicermati seluruh sikap-sikap politiknya," lanjutnya.
Hasto menilai, sikap politik Megawati dalam mempertahankan prinsip konstitusional tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika mencermati dugaan penyadapan. Ia mengaitkan persoalan itu dengan keputusan-keputusan strategis yang diambil Megawati dalam menjalankan peran politiknya.
Pernyataan Hasto ini kembali menyoroti pentingnya perlindungan terhadap privasi dan kebebasan dalam menjalankan aktivitas politik. Dugaan penyadapan terhadap tokoh politik, apabila terbukti, perlu mendapat perhatian serius agar tidak menjadi praktik penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengganggu kehidupan demokrasi.
