Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno, mengaku khawatir terhadap dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan liquified petroleum gas (elpiji) terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Hendrawan, kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, serta elpiji ukuran 5,5 kilogram hingga 12 kilogram, berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.
“Dampak langsung mengurangi daya beli masyarakat. Jumlah kelas menengah, dalam definisi BPS berpenghasilan Rp 2,13 juta hingga Rp 10,3 juta per bulan, akan menurun dan terpukul,” ujar Hendrawan dalam keterangannya di Jakarta, Senin (20/4).
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia menjelaskan, dampak kenaikan harga energi tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga akan memicu efek lanjutan berupa kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Kondisi ini dinilai berpotensi mendorong inflasi.
“Dampak langsung ini akan diikuti dampak susulan berupa kenaikan barang-barang lain. Inflasi akan meningkat,” kata dia.
Hendrawan menambahkan, kenaikan harga pada komponen yang selama ini dikendalikan pemerintah atau administered prices, seperti BBM, elpiji, tarif listrik, transportasi, hingga jalan tol, dapat memberikan tekanan tambahan terhadap perekonomian nasional.
Dalam konteks global, ia berharap ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat segera mereda. Menurut dia, stabilitas global diperlukan untuk memulihkan rantai pasok dan menekan harga energi.
“Kita berharap konflik di Timur Tengah segera berakhir, sehingga rantai pasok global kembali normal,” ujarnya.
Di tengah situasi tersebut, Hendrawan mendorong pemerintah untuk memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran. Ia menilai kebocoran dalam penyaluran subsidi masih menjadi persoalan serius.
“Menata administrasi subsidi supaya tidak bocor dan tepat sasaran. Selama ini masih ada persepsi anggaran subsidi menjadi ajang pemborosan,” kata dia.
Baca: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Ia menegaskan, perbaikan birokrasi menjadi kunci agar kebijakan publik dapat berjalan efektif. Tanpa birokrasi yang bersih dan efisien, menurut dia, kebijakan ekonomi sulit mencapai tujuan.
Hendrawan juga menilai penyaluran subsidi sebaiknya diberikan langsung kepada individu yang membutuhkan, bukan melalui barang. Namun, ia mengingatkan pentingnya akurasi data agar kebijakan tersebut tidak disalahgunakan.
“Persoalan data masih menjadi tantangan serius dalam penyaluran subsidi,” pungkasnya.
