Jakarta, Gesuri.id - Politikus senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menyebut terlalu dini untuk menyebut keberhasilan jalannya pemerintahan Prabowo – Gibran.
Hal tersebut diutarakannya dalam menanggapi mulai digaungkannya wacana dua periode untuk Prabowo Subianto untuk kembali dicalonkan di Pemilihan Presidem 2029 mendatang.
Menurut Hendrawan, jalannya pemerintahan bisa dinilai jika sudah melewati dua tahun.
Baca: Ganjar Tekankan Pentingnya Loyalitas Kepala Daerah
“Saya kira terlalu dini menilai berhasil atau tidaknya pemerintahan Prabowo-Gibran dalam enam bulan ini. Kita butuh minimal 2 siklus APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau 2 tahun untuk menilai tingkat keberhasilan teraebut,” kara Hendrawan saat dihubungi INDOPOSCO.ID, Selasa (20/5).
Sebagaimana diketahui, pada saat menutup Kongres IV Tunas Indonesia Raya (TIDAR), Sabtu (17/5/2025), Prabowo menyinggung langkah politiknya di Pilpres 2029,.
Prabowo pun meminta pendukungnya tak mendesak dirinya untuk maju pada pemilihan presiden (Pilpres) 2029. Sebab, Prabowo menyebut terlalu dini karena pemerintahannya belum berjalan setahun, serta Ia akan menilai terlebih dahulu berhasil atau tidaknya selama menjadi Presiden periode 2024-2029.
“Tadi, terima kasih ada yang sebut Prabowo dua periode. Saya kira saya mau koreksi. Please, tolong jangan sebut seperti itu,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
“Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya maju lagi,” sambung Prabowo,
Hendrawan pun menyatakan bahwa berbagai kritik publik yang terjadi di pemerintahan Prabowo – Gibran adalah karena lemahnya teknokrasi.
“Kritik yang sering dilontarkan adalah lemahnya teknokrasi, baik dari perencanaan, eksekusi dan kontrol terhadap inisiatif strategis yang dijalankannya. Majalah The Economist menyebut sekarang terjadi “a massive muddle”, kondisi yg tidak tertata rapi,dan cenderung membingungkan,” imbuhnya.
Terlebih, ketika disinggung mengenai tuntutan ratusan Purnawirawan TNI yang mendesak agar Jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot, Hendrawan menyebut hal itu yang juga menjadi beban dari pemerintahan Prabowo.
Pemerintahan ini secara konstitusional menghadapi beban etis, gegara Putusan MK tentang persyaratan usia. Secara hukum prosedural tak masalah. Tapi hukum mengapung di atas lautan etika, dan untuk kontestasi sekelas pilpres, aspek etika lebih mendasar dan fundamental,” ucapnya.
Baca: Ganjar Beberkan Penyebab Kongres PDI Perjuangan Belum Digelar
Meaki begitu, lanjut mamtan Anggota Komisi XI DPR RI ini, dirinya mengaku bahwa masyarakat harus tetap mendukung program-program yang dijalankan oleh kabinet saat ini.
Program-program Kabinet Merah Putih menarik. Tekad Prabowo menjadikan konstitusi sebagai dasar filosofis program kerja, bukan sebagai slogan, motto atau mantra, harus didukung,” tukasnya.
“Prabowo harus memilih orang-orangnya (kabinet) dengan kompetensi dan integritas tinggi,” pungkasnya menambahkan.
