Sumba Barat, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Sumba Barat, Provinsi NTT, Minggu (2/5).
Bupati Sumba Barat, Yohanes Dade menyampaikan ucapan terima kasih kepada Herman Herry atas kunjungan kerjanya di Kabupaten Sumba Barat.
“Atas nama pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan seluruh masyarakat Sumba Barat, menyampaikan selamat datang dan terima kasih atas kunjungan kerjanya bapak Herman Hery selaku Ketua Komisi III DPR RI di Kabupaten Sumba Barat,” ucap Jhon Dade.
Baca: Reses, Sudin Gelar Bimtek Tanaman Perkebunan
Di hadapan Herman Hery, Bupati Yohanes Dade juga menyampaikan gambaran umum tentang keberadaan Kabupaten Sumba Barat, mulai dari topografi wilayah kabupaten Sumba Barat hingga pembangunan infrastruktur yang belum memadai. Dari pembangunan infrastruktur yang belum memadai, dihadapan Ketua Komisi III DPR RI, Bupati Jhon Dade memohon sentuhan-sentuhan serius dari pemerintah pusat melalui Ketua Komisi III DPR RI.
Herman dalam sambutannya mengatakan, kedatangannya di Kabupaten Sumba Barat dalam rangka kunjungan kerja (kunker) di masa reses.
“Kedatangan saya di Kabupaten Sumba Barat ini, dalam rangka kunjungan kerja di masa reses. Saya selaku Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Penegakan Hukum dan HAM, saya datang di kabupaten Sumba Barat untuk berterimakasih ke seluruh masyarakat Sumba Barat, berterimakasih kepada Kapolres Sumba Barat, berterimakasih kepada pimpinan OPD-OPD dan pimpinan Forkopimda di kabupaten Sumba Barat, Tokoh Agama, dan para tetua-tua adat yang telah menciptakan suasana yang kondusif, karena proses demokrasi Pilkada Sumba Barat kemarin berjalan aman dan lancar, walaupun proses tahapannya harus berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai dengan sistem konstitusional kita. Tetapi inilah proses demokrasi yang paling fer dan profesional,” kata Herman.
“Saya datang di kabupaten Sumba Barat hari ini dengan hati yang bangga dan bersyukur, karena saudara-saudara saya di Sumba Barat ini sudah punya kedewasaan di dalam berpolitik,” imbuhnya.
Herman berharap agar Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik, agar tetap bersatu dan merangkul seluruh OPD untuk mengatur dan membangun Kabupaten Sumba Barat.
Herman mengatakan bahwa seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur sangat membutuhkan sentuhan-sentuhan pemerintah pusat, karena keuangan daerah atau APBD tidak cukup untuk membiayai dirinya sendiri. Karena itu, Herman Hery berjanji ketika pulang ke Senayan akan memperjuangkan terkait alat-alat pertanian yang belum memadai melalui fraksi PDI Perjuangan.
Dalam kesempatan itu Herman bersedia dan berjanji akan mem-backup aspirasi politik Bupati dan Wakil Bupati apabila disalurkan melalui PDI Perjuangan.
“Aspirasi politik Bupati dan Wakil Bupati yang disalurkan melalui partai politik yang mengusung pada saat Pilkada kemarin, apabila Bapak Bupati ingin menyalurkan aspirasi politik melalui PDI-Perjuangan, kami terima dengan tangan terbuka. Tetapi, Bapak Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat yang sudah dilantik merupakan Bapak dan Ibu dari seluruh masyarakat Sumba Barat, bukan lagi milik pendukung, bukan lagi milik sekelompok orang dan bukan milik keluarga,” pungkasnya.
Baca: Keren! Herviano Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Kendal
Anggota DPR RI empat periode itu juga berpesan kepada Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat untuk tetap menjaga kerukunan di antara Bupati dan Wakil, memberikan contoh yang baik kepada OPD-OPD untuk membangun daerah ini.
“Saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI yang bermitra dengan Penegakan Hukum dan HAM, saya berpesan kepada Bapak Jhon Dade sebagai Bupati dan Jhon Lado sebagai Wakil Bupati, tolong Bapak berdua ini rukun-rukun selalu, jangan belum satu tahun berjalan kepemimpinan sudah tidak akur atau orang Kupang bilang “baku ru’i, lalu mulai tahan sana, gep sana, gep sini, akhirnya Pemerintahan tidak berjalan efektif,”.
"Saya berharap agar bapak Bupati dan Wakil Bupati harus tetap rukun, bergandengan tangan, berkomitmen penuh untuk membangun Sumba Barat ini. Karena kerukunan dan solidaritas Bupati dan Wakil Bupati inilah yang menjadi patokan bagi seluruh OPD, bahkan menjadi patokan bagi seluruh masyarakat melihat kerukunan Bupati dan Wakil Bupati dalam hal menjalankan roda pemerintahan secara bersama-sama, bijaksana dalam membagi tugas dan peran sesuai kesepakatan bersama. Jika ingin mau menertibkan OPD atau orang lain, Bupati dan Wakil Bupati harus mampu menertibkan diri sendiri. Tandasnya.
