Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, mengatakan pihaknya akan mendalami keluhan para pemandu wisata terkait penutupan kawasan Taman Nasional Kutai yang dinilai berdampak terhadap aktivitas wisata alam, khususnya kunjungan wisatawan mancanegara yang ingin melihat orangutan di habitat alaminya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan tersebut harus tetap mengedepankan keseimbangan antara kepentingan konservasi dan keberlangsungan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikannya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI di Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Samarinda, Kalimantan Timur, dikutip Senin (6/7/2026).
"Keluhannya terkait Taman Nasional Kutai. Para wisatawan asing yang datang khusus untuk melihat orangutan di Kalimantan terkendala karena adanya penutupan kawasan taman nasional," ujarnya.
Ketut menjelaskan, salah satu aspirasi yang diterima Komisi IV DPR RI berasal dari para pemandu wisata yang mengeluhkan dampak penutupan kawasan Taman Nasional Kutai terhadap kegiatan wisata berbasis konservasi. Menurut mereka, kondisi tersebut menyebabkan wisatawan asing yang telah menjadwalkan perjalanan harus membatalkan atau mengubah agenda kunjungan.
Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu menegaskan Komisi IV DPR RI tidak akan mengambil kesimpulan hanya berdasarkan satu sudut pandang. Pihaknya akan meminta penjelasan dari Kementerian Kehutanan mengenai alasan di balik kebijakan tersebut agar keputusan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan konservasi sekaligus memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
"Kita juga ingin nanti pada saat rapat mendengarkan apa alasan dari Kementerian Kehutanan. Kita tidak sepihak hanya mendengarkan dari pemandu wisata. Mungkin ada alasan-alasan tertentu berkaitan dengan perlindungan orangutan yang ada di sini," jelasnya.
Menurut Ketut, keseimbangan antara pelestarian alam dan aktivitas ekonomi masyarakat harus menjadi perhatian bersama. Ia mengingatkan agar kepentingan ekonomi tidak sampai mengorbankan kelestarian satwa yang menjadi kekayaan hayati Indonesia.
"Artinya jangan sampai kita hanya mementingkan ekonominya, sementara kelestariannya terganggu. Jadi kita harus mendengarkan kedua belah pihak," tegasnya.
Ketut menilai wisata berbasis konservasi memiliki potensi besar untuk mendukung perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan. Namun, pengelolaan wisata harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan tetap mengutamakan perlindungan terhadap habitat satwa liar.
Karena itu, Komisi IV DPR RI akan menjadikan aspirasi para pemandu wisata sebagai salah satu bahan pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) maupun Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama kementerian dan lembaga mitra.
"Permasalahan apa yang kita dapat di bawah, pada saat FGD maupun RDP nanti akan menjadi pembahasan untuk kita sampaikan kepada mitra. Itu sebenarnya fungsi kunjungan spesifik," ujarnya.
Ketut berharap melalui forum tersebut dapat ditemukan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan konservasi sekaligus memberikan kepastian bagi masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor wisata alam.
