Palembang, Gesuri.id – Anggota DPRD Kota Palembang dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Okdi Priantoro kunjungan mendadak ke SD Negeri 178 Palembang, Rabu (1/10).
Kunjungan ini dilakukan pascainsiden 13 siswa yang mengalami mual dan muntah usai mengonsumsi makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) beberapa waktu lalu.
Sesampainya di sekolah, Andreas disambut oleh Kepala Sekolah, jajaran guru, serta staf. Beberapa guru menjelaskan kronologi saat belasan siswa tiba-tiba merasa mual di ruang kelas.
“Kami langsung membawa anak-anak ke UKS dan memberikan pertolongan pertama. Namun sebagian tetap harus dirujuk ke puskesmas,” ujar salah seorang guru kepada Andreas.
Baca: Vita Dorong Penyelidikan Ulang Kasus Kematian Arya Daru
Sepanjang dialog, Andreas terlihat mendengarkan dengan seksama. Ia mencatat poin-poin penting dan sesekali mengangguk menanggapi penjelasan pihak sekolah.
Tidak hanya guru, Andreas juga menyapa beberapa siswa yang sempat menjadi korban. Dengan nada tenang, ia menanyakan kondisi mereka.
“Sekarang sudah sehat, Nak?” tanya Andreas sambil tersenyum. Seorang siswa menjawab malu-malu, “Sudah, Pak.”
Momen tersebut membuat suasana kunjungan menjadi cair dan humanis. Sejumlah orang tua siswa yang hadir juga menyampaikan kekhawatiran mereka jika kasus serupa terulang kembali.
Andreas menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas, melainkan untuk memastikan langsung kondisi sekolah setelah kejadian.
“Melihat langsung, mendengar langsung, jauh lebih penting daripada hanya menerima laporan di atas kertas. Kita bisa tahu bagaimana respon guru, UKS, dan apa saja kendalanya saat kejadian,” kata Andreas.
Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh, mulai dari distribusi makanan, higienitas penyajian, hingga SOP penanganan darurat di sekolah.
“Kami ingin memastikan, makanan yang diberikan kepada anak-anak benar-benar aman dan bergizi. Kalau distribusi perlu diubah jadi dua kali sehari seperti rekomendasi Ombudsman, itu harus dipertimbangkan serius,” tegasnya.
Andreas juga menyoroti pentingnya penguatan UKS di sekolah. “Golden hour dalam penanganan sangat penting. Sekolah harus siap dengan protokol pertolongan pertama agar keselamatan siswa tidak terancam,” ujarnya.
Baca: Muslahuddin Tegaskan Aceh Perlu Revolusi Paradigma
Ia menambahkan, DPRD akan segera memanggil Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus mendorong audit total atas pelaksanaan MBG di Kota Palembang.
“Kejadian ini jangan dianggap sepele. Ini menyangkut keselamatan anak-anak kita, generasi penerus bangsa,” pungkasnya.
Lebih jauh, Andreas menekankan bahwa seluruh Sentra Penyedia Program Bergizi Gratis (SPPBG) di Palembang ke depan harus memenuhi standar dasar: memiliki sertifikat halal, sertifikat laik higiene, serta sertifikat penggunaan air layak pakai.
“Ketiga hal ini adalah standar minimal dapur agar keamanan pangan dapat dipertanggungjawabkan. Jika ada SPPBG yang bandel, harus ditutup dan tidak diberi izin operasional kembali,” tegas Andreas.
