Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Irine Yusiana Roba Putri, menegaskan pembangunan transportasi publik di Indonesia harus berlandaskan tiga pilar utama, yakni keberlanjutan lingkungan, keamanan yang inklusif bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta skema subsidi yang tepat sasaran. Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi agar layanan transportasi publik dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
"Prinsipnya bagi saya ada tiga pilar yang harus dipenuhi di dalam membangun transportasi publik. Yang pertama adalah keberlangsungan lingkungan atau green transport. Jadi yang tadi saya katakan di awal bahwa transisi energi itu menjadi sesuatu yang harus kita sikapi segera," ujarnya dikutip Jumat (17/7/2026).
Irine menjelaskan, pengembangan transportasi publik tidak hanya berbicara mengenai penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan, tetapi juga harus diintegrasikan dengan pembangunan kawasan pedestrian yang nyaman sehingga masyarakat terdorong beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Tetapi yang lebih utama lagi adalah bagaimana transportasi publik ini juga selaras dengan pembangunan kawasan pedestrian. Juga dengan berjalan beriringan dengan ruang-ruang yang juga nyaman bagi para penggunanya. Jadi itu menjadi prinsip yang pertama," katanya.
Menurut Irine, pilar kedua yang tak kalah penting adalah memastikan transportasi publik memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Ia menilai aspek inklusivitas masih perlu mendapat perhatian lebih dalam kebijakan transportasi nasional.
"Dan yang pilar kedua itu terkait dengan keamanan khusus gender dan disabilitas. Tadi dibahas tentang bagaimana pelecehan seksual masih terjadi. Nah ini belum dibahas tentang bagaimana teman-teman disabilitas itu juga harus merasa dilayani," ungkapnya.
Irine mencontohkan penghentian subsidi Trans Bali beberapa waktu lalu yang berdampak besar terhadap kelompok penyandang disabilitas, terutama penyandang tunanetra yang mengandalkan layanan tersebut sebagai sarana mobilitas sehari-hari.
"Kita ingat betul kasus ketika pemberhentian subsidi Trans Bali beberapa waktu lalu. Dan itu yang demo adalah teman-teman disabilitas. Terutama mereka yang tuna netra," tegasnya.
"Karena Trans Bali menjadi transportasi utama mereka ketika mereka mau melakukan mobilisasi. Nah ini yang menjadi pilar kedua. Jadi idealnya kita harus selalu memikirkan tentang keamanan khusus untuk perempuan dan anak serta teman-teman disabilitas," lanjutnya.
Lebih lanjut, Irine menilai keberlanjutan transportasi publik juga sangat bergantung pada dukungan subsidi pemerintah yang tepat sasaran. Menurutnya, banyak pemerintah daerah belum memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai operasional transportasi umum secara mandiri.
"Lalu yang ketiga ini adalah skema subsidi yang tepat sasaran. Karena banyak daerah tentunya tidak mampu ketika harus mengupayakan transportasi umumnya secara mandiri. Kita ketahui even daerah seperti Bali ataupun Jogja ketika subsidi transportasi umumnya itu diputus oleh pemerintah pusat," katanya.
"Itu mereka collapse, mereka tidak bisa berdiri sendiri. Jadi menurut saya subsidi transportasi itu harus terus diupayakan sesuai target yang tepat," tandasnya.
