Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Parepare, Apriyani Djamaluddin, menegaskan komitmen partainya untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sikap tersebut merupakan tindak lanjut atas surat arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengenai posisi PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan.
"Semua yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum, ya itu yang akan kami jalankan," katanya, dikutip Jumat (10/7/2026).
Apriyani menegaskan seluruh kader PDI Perjuangan diinstruksikan untuk tetap menjalankan garis perjuangan partai. Menurutnya, apabila terdapat kebijakan pemerintah yang tidak selaras dengan kepentingan masyarakat maupun visi partai, kader wajib menyuarakan kritik secara objektif.
"Tetap kita mengarah dengan kebijakannya Ibu Ketua Umum. Kalaupun ada yang tidak sinkron dan tidak sejalan, ya kami harus menyuarakan," jelasnya.
Ia mengatakan, surat edaran yang diterbitkan Ketua Umum PDI Perjuangan didasarkan pada evaluasi terhadap berbagai kondisi nasional. Menurut Apriyani, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai mulai keluar dari konteks dan tidak lagi sejalan dengan garis perjuangan partai.
"Nah dampak ketidaksinkronan ini sangat dirasakan hingga ke tingkat daerah," ungkap Apriyani.
Apriyani menegaskan, meskipun PDI Perjuangan menjadi bagian dari koalisi pendukung pasangan Tasming Hamid-Hermanto (TSM-MO) pada Pilkada Parepare 2024, hal tersebut tidak membuat partainya harus mendukung seluruh kebijakan pemerintah tanpa kritik.
"Kami berkoalisi tapi tidak serta-merta bahwa kami mendukung penuh kebijakan, kalau kebijakan hanya menyusahkan masyarakat pasti kami ikut kritik," jelasnya.
Selain itu, DPC PDI Perjuangan Parepare juga menyoroti sejumlah program pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan kejelasan pelaksanaan, termasuk terkait program atau kawasan Merah Putih.
"Ini kan kita sudah membangun Merah Putih. Tapi sementara ini kan juga belum ada kejelasan kapan dia menjalankan dan sebagainya," kata Apriyani.
"Itu pun juga kan dibuat begitu saja, tidak ada kelanjutannya," imbuhnya.
Di sisi lain, Apriyani mengungkapkan bahwa anggota DPRD juga menghadapi kendala dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, pokok-pokok pikiran (Pokir) hasil reses belum sepenuhnya dapat diakomodasi dalam perencanaan anggaran pemerintah.
"Di DPR sendiri juga kita setiap ini mengadakan reses, tapi kan kita juga tidak diberi kewenangan untuk memasukkan pokok-pokok pikiran kita ke pemerintah," ujar Apriyani.
"Walaupun ada, sampai sekarang belum bisa terlaksana semua. Nah, itu membuat kita sebagai anggota DPR juga dikejar-kejar masyarakat," tambahnya.
Meski mengambil sikap kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah, Apriyani menegaskan PDI Perjuangan Parepare belum memosisikan diri sebagai oposisi. Fokus utama partainya adalah menjalankan fungsi pengawasan agar setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
"Kalau oposisi, kami belum bisa menjawab. Kami belum ada bahasa seperti itu untuk keluar. Cuman kami hanya diarahkan untuk mengawal semua kebijakan-kebijakan pemerintah ini untuk bisa pro-rakyat. Itu saja," tegas Apriyani.
