Jakarta, Gesuri.id - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 harus benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Hal tersebut disampaikan Jajah dalam pandangan umum rapat paripurna DPRD terkait RAPBD, Rabu (1/10/2025).
“APBD 2026 dituntut lebih responsif, ekspansif, partisipatif, dan akuntabel. Anggaran ini harus memberi bantalan fiskal yang memadai di tengah keterbatasan agar pembangunan tetap berjalan lancar,” kata Jajah, dikutip pada Jumat (3/10/2025).
Ia juga menyoroti penurunan proyeksi pendapatan daerah 2026 yang hanya Rp3,98 triliun, turun dari Rp4,7 triliun pada KUA/PPAS tahun sebelumnya. Penurunan terutama disebabkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Kami meminta penjelasan, apakah sudah ada kajian ilmiah terkait potensi riil PAD, dan bagaimana strategi Pemda menutup kekurangan anggaran agar pembangunan tidak terganggu,” ucapnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan menilai struktur belanja daerah belum ideal karena masih didominasi belanja pegawai. Porsi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi masyarakat dinilai masih belum maksimal.
“Belanja publik seharusnya diarahkan untuk sektor produktif yang langsung menyentuh masyarakat, bukan sekadar habis untuk operasional,” imbuhnya.
Oleh karena itu, sambung Jajah, F-PDIP mengusulkan sejumlah program prioritas. Di antaranya pemberdayaan UMKM melalui pelatihan, bantuan modal, dan akses pasar; dukungan bagi sektor pertanian, pariwisata, dan industri kreatif; alokasi khusus untuk kelompok rentan; serta insentif kesejahteraan bagi guru ngaji dan guru madrasah.
Mereka juga menyoroti keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan, mulai dari kartu BPJS KIS yang dinonaktifkan tiba-tiba hingga kesulitan pasien BPJS mandiri memperoleh rujukan.
"F-PDI Perjungan mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direvitalisasi agar lebih produktif dan transparan. Jika tidak, fraksi menilai BUMD yang tidak sehat lebih baik dilikuidasi agar tidak menjadi beban keuangan daerah," tegasnya.
“Setiap rupiah yang keluar dari APBD harus memberi manfaat langsung bagi rakyat. Pembangunan jangan hanya diukur dari angka statistik, tetapi dari sejauh mana dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
