Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR Jimmy Demianus Ijie menyoroti proses pembangunan ruas jalan Trans Papua yang dinilainya dikerjakan secara tidak serius dan efisien di beberapa tempat.
Ia mencontohkan pembangunan ruas jalan dari Sorong menuju Manokwari melewati Maybrat yang medannya berliku-liku dan sangat panjang.
"Padahal ada ruas jalan lain yang lebih dekat dan relatif datar sehingga efisien. Melewati pantai utara dari Sorong - Mega - Sadafir- Warmandi -Saukorem - Arfu sampai menyambung dengan Trans Nasional dari arah Manokwari," kata Jimmy dilansir dari jpnn.com, Selasa (15/9).
Baca: Dampak Pandemi, Pembangunan Jalan Trans Papua Ditunda
Persoalan ini juga telah disampaikan Jimmy saat rapat dengar pendapat Komisi V dengan Dirjen Bina Marga dan Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, di gedung DPR RI, Jakarta pada Senin (14/9).
Ketidakseriusan itu menurut Jimmy, terjadi karena di ruas nasional ini pengerjaannya masih terbatas pada pembukaan jalan, belum ada upaya peningkatan yang maksimal dan memadai sehingga memungkinkan tercapainya fungsionalitas jalan itu.
Selain itu, pelaksananya juga tidak fokus akibat beban tugas terlalu berat dan wilayahnya yang luas.
"Contohnya satuan kerja di Balai Bina Marga wilayah Kota Sorong yang wilayah kerjanya meliputi Kota Sorong sampai perbatasan Kabupaten Sorong Maybrat, termasuk Sorong Selatan bahkan sampai Kabupaten Tambrauw. Itu kami lihat wilayah kerjanya terlalu luas sehingga sulit membagi waktu dan tenaga untuk mengontrol pembangunan jalan ini," jelas Jimmy.
Karena itu dia meminta adanya pemisahan tanggung jawab dalam satu satuan kerja (satker) yang menangani ruas jalan tersebut untuk menunjang efektivitas dan efisiensi pembangunan jalan trans Papua.
"Khususnya dari Sorong menuju Manokwari, pihak Bina Marga perlu membentuk satu satker yang khusus menangani ruas itu," ucapnya
Politikus PDI Perjuangan ini juga menyoroti pembangunan jalan Trans Papua yang tidak tuntas. Menurutnya, rencana pembangunan jalan nasional Trans Papua mulai dari Sorong sampai Merauke memang sudah berjalan, namun seperti tidak ada kontinuitas.
"Saya lihat misalnya pembangunan dari Sorong lompat ke tempat lain. Kemudian belum selesai lompat lagi ke tempat lain," ungkapnya.
Jimmy memahami mungkin anggaran pemerintah terbatas. Namun di tengah keterbatasan biaya pembangunan jalan Trans Papua itu, kenapa justru ada rencana lagi untuk membangun rel kereta di Papua yang menurutnya menelan anggaran sekitar Rp 30 triliun.
Baca: Presiden Tinjau Perkembangan Pembangunan Trans Papua
Pihaknya menilai akan lebih baik pemerintah memprioritaskan pembangunan jalan Trans Papua terlebih dahulu, mengingat transportasi kereta belum sangat dibutuhkan di Papua saat ini.
"Daripada membangun rel kereta, lebih baik anggaran itu difokuskan untuk membangun jalan sampai pada pengaspalan dan pembangunan jembatan-jembatan," tegasnya.
Jimmy berharap pembangunan jalan Trans Papua bisa terselesaikan sebelum periode kedua Presiden Jokowi berakhir. Sehingga mampu membangkitkan kepercayaan orang Papua akan kehadiran negara.
Di samping itu rakyat Papua akan mencatat bahwa pembangunan jalan ini terselesaikan di masa pemerintahan Presiden ketujuh RI itu.
"Saya pikir jika Trans Papua diselesaikan sebelum Jokowi mengakhiri jabatan periode keduanya sebagai presiden, itu sangat membantu orang Papua yang selama ini transportasinya hanya mengandalkan pesawat, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah negara membiarkan mereka menikmati transportasi berbiaya tinggi," pungkasnya.
