Jakarta, Gesuri.id – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Junico B.P. Siahaan, menegaskan pentingnya langkah strategis pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk mengawal implementasi resolusi perdamaian Israel–Palestina. Hal itu ia sampaikan menanggapi hasil Deklarasi New York yang diadopsi oleh Sidang Majelis Umum PBB pada 12 September 2025 lalu.
“Indonesia sebagai salah satu dari 142 negara yang mendukung isi Deklarasi New York perlu langkah strategis melalui Kemenlu untuk melakukan diplomasi aktif bersama-sama dengan negara lain yang sejalan, agar resolusi perdamaian yang termuat dapat segera terwujud,” ujar Junico, Jumat (20/9/2025).
Ia juga menegaskan posisi Indonesia sebagai bagian dari negara anggota OKI dan Ketua PUIC (Parliamentary Union of the OIC Member States) yang mendukung komunike KTT Darurat Negara Arab–Islam di Qatar. Menurutnya, dukungan ini penting khususnya pada poin yang menyerukan peninjauan ulang keanggotaan Israel di PBB karena pelanggaran Piagam PBB yang dilakukan secara konsisten.
“Indonesia sebagai bagian dari negara OKI dan Ketua PUIC tentu mendukung komunike KTT Darurat Negara Arab–Islam di Qatar, khususnya poin kejahatan perang dan peninjauan ulang keanggotaan Israel di PBB,” tegasnya.
KTT Arab–Islam sendiri pada 15 September 2025 menyebut pengepungan Gaza yang menyebabkan kelaparan dan krisis obat-obatan sebagai kejahatan perang. Mereka juga mengecam rencana pencaplokan wilayah Palestina yang dinilai membunuh harapan perdamaian dan menyerukan agar dunia Islam bersatu mendukung langkah hukum internasional lewat ICC untuk menegakkan keadilan bagi korban.
Junico juga mengingatkan agar Indonesia terus proaktif dalam mewujudkan “Solusi Dua Negara” yang menjadi dasar resolusi perdamaian.
“Pemerintah harus mengambil peran penting supaya pesan yang sudah disepakati di PBB, termasuk gencatan senjata permanen, pembebasan sandera, dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, benar-benar diimplementasikan,” katanya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya kewaspadaan KBRI Doha terhadap dampak konflik yang bisa mengenai WNI di kawasan. “Kewaspadaan KBRI terhadap mitigasi konflik yang berdampak pada WNI juga menjadi catatan penting,” ujarnya.
Junico menilai diplomasi aktif Indonesia akan menjadi kunci keberhasilan upaya perdamaian di Timur Tengah. “Pesan dunia jelas: perang harus dihentikan, hak rakyat Palestina harus diakui, dan Indonesia harus berada di garda depan memperjuangkan itu,” tutupnya.
