Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Junico Siahaan, meminta pemerintah menyikapi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap hingga ke negara tetangga dengan pendekatan diplomasi yang bersahabat dan terbuka.
Menurut Junico, meluasnya kabut asap hingga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa karhutla di Indonesia tidak lagi semata-mata menjadi persoalan domestik. Dampaknya telah dirasakan masyarakat negara lain sehingga membutuhkan respons diplomatik sekaligus penanganan konkret di dalam negeri.
“Adanya protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka, melainkan di Indonesia, tetapi mereka ikut merasakan imbasnya,” kata Junico Siahaan dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Politisi yang akrab disapa Nico itu menilai pemerintah tidak perlu merespons kritik negara tetangga secara defensif. Sebaliknya, pemerintah perlu menunjukkan sikap terbuka dan rendah hati sebagai bagian dari tanggung jawab Indonesia dalam menjaga hubungan baik di kawasan.
“Pemerintah seharusnya menanggapi dengan rendah hati, bukan malah defensif. Lakukan upaya diplomasi yang bersahabat. Saat kita salah, tundukkan kepala dan meminta maaf. Itu jauh lebih terhormat,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut.
Nico mengatakan, karhutla 2026 yang berlangsung parah dan berkepanjangan telah menimbulkan dampak lebih luas. Kondisi tersebut, menurutnya, memperlihatkan pentingnya membangun mekanisme penanganan kabut asap yang tidak berhenti pada batas wilayah negara.
Karena itu, ia mendorong Kementerian Luar Negeri menyelaraskan komunikasi diplomatik dengan kementerian dan lembaga terkait penanganan karhutla. Koordinasi tersebut diperlukan agar pesan yang disampaikan pemerintah kepada negara tetangga sejalan dengan langkah nyata di lapangan.
Nico juga meminta pemerintah memanfaatkan kerja sama ASEAN untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kerja sama kawasan dinilai penting untuk pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, serta perlindungan masyarakat yang terdampak kabut asap lintas batas.
Ia menyoroti tawaran bantuan dari Singapura serta rencana negara-negara ASEAN membahas penanganan kabut asap lintas batas dalam pertemuan tingkat menteri luar negeri pada November 2026. Menurutnya, peluang tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret.
“Kerja sama kawasan perlu menghasilkan manfaat yang dapat digunakan di lapangan. Pemerintah perlu memperjelas kebutuhan Indonesia dan memastikan setiap dukungan memiliki tujuan serta mekanisme pelaksanaan yang jelas,” ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Nico, diplomasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pernyataan antarpemerintah. Setiap komunikasi dengan negara tetangga harus diikuti langkah nyata untuk mengurangi sumber persoalan, terutama melalui penguatan pencegahan dan penanganan karhutla di wilayah Indonesia.
Ia juga menilai tawaran bantuan dari negara tetangga sebaiknya dilihat sebagai bagian dari semangat kerja sama kawasan. Pemerintah dapat memilah bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia, sekaligus memastikan pelaksanaannya tetap terkoordinasi.
Selain hubungan antarnegara, Nico menyoroti aspirasi masyarakat sipil Indonesia yang mulai disampaikan melalui forum internasional. Ia mencontohkan surat terbuka Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.
Surat tersebut, kata Nico, menyoroti sejumlah dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, serta hak warga untuk mendapatkan udara yang bersih. Aspirasi tersebut menurutnya perlu dipandang sebagai masukan bagi pemerintah.
Nico mengatakan, penyampaian keluhan masyarakat hingga ke forum internasional seharusnya menjadi bahan evaluasi. Pemerintah perlu memastikan persoalan yang dirasakan masyarakat dapat diserap dan ditindaklanjuti melalui mekanisme kebijakan di dalam negeri.
“Jika sampai masyarakatnya mengadu ke organisasi luar, artinya mereka merasa tidak didengar di dalam negeri,” pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.
Ia berharap penanganan karhutla ke depan tidak hanya berorientasi pada pemadaman ketika kebakaran terjadi. Pencegahan, penegakan aturan, perlindungan masyarakat, serta diplomasi regional harus berjalan beriringan.
Menurut Nico, pendekatan tersebut penting agar Indonesia tidak hanya merespons persoalan ketika kabut asap sudah melintasi batas negara. Lebih jauh, kerja sama ASEAN harus menjadi instrumen untuk membangun solusi bersama atas persoalan lingkungan yang berdampak langsung terhadap masyarakat di kawasan.
