Jakarta, Gesuri.id — Rencana pemerintah membuka hingga 200 juta rekening baru untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) menuai sorotan. Langkah tersebut dinilai perlu dikaji secara mendalam agar program tidak sekadar berfokus pada pencapaian target kuantitatif, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan bahwa percepatan dan perbaikan sistem penyaluran bansos memang patut diapresiasi. Namun, pemerintah wajib memberikan penjelasan transparan terkait dasar penetapan angka 200 juta rekening tersebut.
"Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai," tegas Kariyasa di Jakarta, Senin (14/9).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Politisi PDI Perjuangan asal Bali ini menyoroti adanya ketimpangan data. Merujuk pada data nasional, terdapat sekitar 15,3 juta masyarakat usia produktif yang belum memiliki rekening bank. Karena itu, ia mempertanyakan urgensi dan penetapan sasaran dari pembukaan 200 juta rekening baru tersebut.
"Jika targetnya mencapai 200 juta, pemerintah harus menjelaskan secara terbuka siapa saja penerimanya, bagaimana perhitungannya, dan apakah ada potensi rekening ganda bagi masyarakat yang sebenarnya sudah memiliki rekening," ujarnya.
Menurut Kariyasa, keberhasilan reformasi penyaluran bansos tidak boleh hanya diukur dari kuantitas rekening yang terbentuk. Indikator keberhasilan yang jauh lebih krusial adalah ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, ketepatan waktu, serta kemanfaatan bantuan bagi penerima.
Ia menyoroti bahwa pembukaan rekening hanyalah instrumen teknis. Pemerintah didesak untuk memprioritaskan pembenahan basis data penerima manfaat, seperti pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK), serta penguatan integrasi data antarlembaga.
Kariyasa juga mengingatkan bahaya rekening pasif. Kepemilikan rekening baru tidak otomatis mendorong inklusi keuangan jika akun tersebut hanya digunakan sekali untuk mencairkan bantuan lalu ditinggalkan.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Di sisi lain, besarnya anggaran yang dialokasikan harus dipastikan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, bukan justru terserap habis untuk biaya administrasi dan infrastruktur penyaluran.
"Prinsipnya sederhana: bukan berapa banyak rekening yang dibuka, melainkan berapa banyak masyarakat yang tepat menerima bansos. Jangan sampai target fisik menjadi tujuan utama, sementara ketepatan sasaran justru terabaikan," lanjutnya.
Melihat kondisi tersebut, Kariyasa mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sebelum merealisasikan program ini secara masif. Langkah ini penting untuk mencegah timbulnya rekening ganda serta memastikan anggaran dialokasikan secara efisien demi pemutakhiran akurasi data masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
