Jakarta, Gesuri.id — Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin menyoroti rencana pemerintah yang menargetkan pembukaan hingga 200 juta rekening baru dalam rangka memperkuat penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah pemerintah menggelontorkan Rp11 triliun via Himbara untuk pembukaan rekening massal ini dinilai perlu dikaji lebih matang agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran.
“Jangan sampai kita sibuk membuka rekening sebanyak-banyaknya, sementara persoalan siapa yang berhak menerima bansos belum selesai,” tegas Azis di Jakarta , Senin (14/9/2026).
Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menyoroti data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mencatat bahwa jumlah masyarakat usia produktif di Indonesia yang belum memiliki rekening pada 2026 hanya berada di angka 15,3 juta jiwa.
Baca: Ini 3 Faktor yang Membuat Ganjar Pranowo Menjadi Capres Terkuat!
Terdapat selisih angka yang sangat jauh dan mencolok antara jumlah masyarakat yang unbanked tersebut dengan target pemerintah yang mencapai 200 juta rekening baru.
"Pemerintah berkewajiban meyakinkan publik dan menjelaskan secara transparan apa urgensi dari target 200 juta rekening ini, serta siapa sebenarnya sasaran spesifik dari sisa kuota yang begitu besar," tegas Azis.
Politisi muda PDI Perjuagan ini menilai upaya mempercepat penyaluran bansos melalui sarana perbankan memang patut diapresiasi, namun skala programnya harus sebanding dengan kebutuhan riil penerima manfaat di lapangan. Jangan sampai potensi terjadinya rekening ganda (duplikasi) bagi warga yang sudah memiliki rekening perbankan justru menambah deretan rekening pasif (dormant).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
"Jangan sampai anggaran besar justru habis untuk program administratif yang tidak efektif," pungkasnya.
Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera membuka secara transparan dasar perhitungan target 200 juta rekening beserta rincian penggunaan anggaran Rp11 triliun, serta melakukan evaluasi cost-benefit agar program ini tidak sekadar memperbesar angka secara administratif semata.
“Pemerintah harus memastikan target pembukaan rekening ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil penerima bansos agar tidak terjadi pemborosan anggaran akibat rekening ganda," kata Azis
"Fokus utama dan prioritas alokasi anggaran seharusnya tetap dicurahkan pada peningkatan kualitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), validitas NIK, pemutakhiran data, serta integrasi antar-lembaga demi menjamin ketepatan sasaran bansos,” pungkas Azis.
