Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menyoroti serangkaian kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tidak pernah membuahkan hasil positif di mata masyarakat.
Terlebih Kejagung meminta kenaikan anggaran terkait program penanganan dan penyelesaian perkara pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).
Baca: Lima Partai Pengusung Jokowi Jadi Pengusul Revisi UU KPK
"Anggaran besar yang diajukan itu bagi saya tidak sebanding dengan capaian penyelesaian kasus HAM berat dalam setahun ini, tidak ada penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan sementara anggarannya sangat besar," ujar Masinton seperti dikutip melalui laman kompas.com.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III, Selasa (3/9) lalu, Wakil Jaksa Agung Arminsyah meminta kenaikan anggaran untuk program penanganan dan penyelesaian perkara pidana khusus, pelanggaran HAM yang berat dan perkara tindak pidana korupsi sebesar Rp 285,677 miliar.
Sementara berdasarkan Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020, Menteri Keuangan telah menyetujui anggaran sebesar Rp 147,245 miliar.
Baca: Masinton Kritik Keras Pimpinan KPK yang Kekanak-Kanakan
"Saya menanyakan besarnya anggaran penanganan penyelesaian kasus HAM berat. Di situ memang disatukan pidana khusus dan penyelesaian pelanggaran kasus HAM berat. Kejaksaan agung minta penambahan anggaran Rp 285 miliar dari anggaran sebelumnya Rp 147 miliar yang sudah disetujui oleh Menteri Keuangan," ucap politisi PDI Perjuangan ini.
