Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan, H. Andi Hermanto, menyoroti transparansi data penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh tani yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Ia menilai program tersebut memiliki tujuan yang baik, tetapi keterbukaan data penerima diperlukan agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan.
“Programnya bagus, membantu buruh tani dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga buruh tani bekerja lebih focus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian tembakau,” jelasnya, Kamis (1/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Hermanto dalam Rapat Paripurna Jawaban Eksekutif terhadap seluruh Pandangan Umum Fraksi-fraksi. Sebelumnya, Wakil Bupati Lora As’ad Syafi’I Yahya menyampaikan bahwa terdapat sekitar 21 ribu buruh tani yang mendapatkan bantuan BPJS Tenaga Kerja.
“Bantuan tersebut berasal dari DBHCT senilai Rp3M. Mayoritas yang mendapat bantuan adalah buruh tani yang bekerja di sector tembakau. Dengan harapan mereka bisa meningkatkan produktivitas,” jelasnya.
Andi Hermanto menegaskan, kritik Fraksi PDI Perjuangan bukan ditujukan terhadap program bantuan tersebut. Menurutnya, program perlindungan ketenagakerjaan bagi buruh tani justru dinilai positif karena dapat memberikan perlindungan kepada pekerja di sektor tembakau.
Namun, ia mempertanyakan transparansi data penerima bantuan. Menurut mantan Wakil Ketua DPRD tersebut, hingga kini belum jelas siapa saja yang menerima bantuan secara by name by address, termasuk berapa penerima yang telah mendapatkan manfaat dari program tersebut akibat mengalami kecelakaan kerja.
Andi mengatakan, sejak program tersebut diluncurkan, DPRD telah meminta data penerima bantuan. Namun, permintaan tersebut disebut belum dipenuhi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, keterbukaan data sangat penting agar DPRD dapat memastikan program yang menggunakan anggaran hingga miliaran rupiah tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengaku kecewa karena DPRD, khususnya Fraksi PDI Perjuangan, kesulitan melakukan pengawasan ketika data penerima tidak diberikan. Terlebih, program tersebut menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat.
“Selama pihak terkait tidak memberikan data, kami boleh curiga kan, jika menduga ada oknom yang sengaja membuat anggaran tidak transparan untuk kepentingan kelompok dan golongannya,” kesalnya.
Andi menegaskan, transparansi data bukan dimaksudkan untuk menghambat program perlindungan bagi buruh tani. Sebaliknya, keterbukaan diperlukan agar manfaat program dapat dipastikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus memudahkan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
