Denpasar, Gesuri.id – Kelanjutan proyek jalan tol Gilimanuk-Mengwi hingga kini masih dibayangi ketidakpastian. Meskipun peletakan batu pertama (groundbreaking) telah dilakukan sejak September 2022, proyek strategis ini seolah jalan di tempat tanpa progres fisik yang berarti selama dua tahun terakhir.
Kondisi yang dianggap menggantung ini memicu keresahan di tengah masyarakat, khususnya bagi para pemilik lahan yang terdampak.
Pasalnya, selain proses pembebasan lahan yang belum jelas, status tanah mereka yang masuk dalam jalur proyek membuat aset tersebut tidak dapat digunakan sebagai agunan untuk modal usaha.
Baca: Rekam Jejak Ganjar Pranowo Telah Teruji
'
Anggota DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana, menegaskan bahwa bola panas kelanjutan proyek ini kini sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah pusat sebelumnya telah menyatakan kesanggupan untuk melakukan pengadaan lahan seluas 1.113,33 hektare.
"Ini adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan sudah masuk dalam rencana tata ruang (RTRW) Bali. Oleh karena itu, harus ada kepastian dan langkah cepat agar program yang dicanangkan bisa berjalan sesuai rencana," ujar politikus asal Desa Busungbiu tersebut.
Kariyasa menekankan bahwa prioritas utama saat ini adalah pembebasan lahan. Penundaan yang terlalu lama dinilai hanya akan membebani anggaran negara di masa depan karena harga tanah yang terus meningkat setiap tahunnya.
“Masyarakat perlu kepastian apakah lahan mereka jadi digunakan atau tidak. Jika dibiarkan menggantung, warga yang rugi. Pemerintah harus benar-benar satya wacana (setia pada perkataan) dengan komitmen yang telah dibuat,” tegasnya.
Kariyasa juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Dalam pembicaraan tersebut, Menteri PUPR meyakinkan bahwa pembangunan jalan tol ini tetap akan terlaksana. Namun, Kariyasa berharap janji tersebut tidak terhambat oleh dinamika tahun politik yang rentan akan politisasi.
Baca: Ini 7 Fakta Unik & Menarik Tentang Ganjar Pranowo
Di sisi lain, Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Mengwi-Gilimanuk, Johannes Tumpal Panjaitan, mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menunggu kucuran dana pengadaan tanah dari APBN. Proses ini bergantung pada tahapan lelang investor konstruksi yang dikelola pemerintah pusat.
"Untuk kejelasan anggaran dari APBN, ranahnya ada di Kementerian Keuangan," ujar Johannes singkat.
Proyek prestisius ini dirancang untuk membentang melintasi tiga kabupaten utama di Bali, yakni Jembrana, Tabanan, dan Badung. Secara teknis, jalur tol ini akan melewati 13 kecamatan dan 58 desa/kelurahan, yang diharapkan dapat menjadi urat nadi baru bagi distribusi logistik dan pariwisata di Pulau Dewata
