Jakarta, Gesuri.id - Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan rapat antara Komisi I dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada Senin (8/12) digelar untuk membahas penataan ulang kebijakan Kemkomdigi dalam rangka memperkuat fungsi negara menghadapi disinformasi di media sosial.
Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dan dimulai pukul 10.00 WIB.
“Hari ini pembahasan kita adalah dua titik, yang pertama adalah penataan ulang, ini konsepnya untuk kebaikan karena Menkomdigi punya fungsi yang sangat vital untuk membuat negara makin baik,” kata Utut dalam pembukaan rapat.
Utut menjelaskan bahwa kebijakan baru ini dirancang agar mampu mencegah kegaduhan di ruang digital, terutama akibat arus informasi tidak terverifikasi di media sosial.
Menurutnya, negara perlu merumuskan langkah-langkah yang memperkuat kewibawaan pemerintah di tengah derasnya disinformasi.
“Penataan ulang kebijakan merumuskan regulasi kritis, menjaga wibawa negara di tengah disinformasi media sosial,” ucap Utut.
Ia juga menekankan aspek ketahanan digital sebagai poin penting dalam pembahasan rapat kali ini, termasuk upaya menyusun kebijakan strategis yang kolaboratif untuk mengurangi risiko kericuhan akibat penyebaran informasi tanpa kendali.
“Dan yang kedua juga ketahanan digital negara, kebijakan strategis kolaboratif untuk mencegah risiko kegaduhan akibat informasi tanpa kendali,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi I juga menjadwalkan pembahasan mengenai panitia seleksi calon anggota KPI dan KIP.
Sementara itu, Menkomdigi Meutya Hafid yang hadir bersama Wamenkomdigi Nezar Patria dan Sekjen Komdigi Ismail menyampaikan sejumlah laporan awal sebelum masuk ke agenda utama rapat.
Meutya memulai dengan memaparkan perkembangan pemulihan BTS di wilayah terdampak banjir di Sumut, Sumbar, dan Aceh.
“Untuk saat ini, angka pemulihan jumlah BTS yang terdampak mulai stabil terutama untuk aceh dan sumatera utara. Saat ini, untuk Aceh dan Sumut secara persentase yang belum kembali adalah Sumut 5,74 artinya kurang lebih 95 persen sudah pulih. Kemudian Sumatera Barat 2,81 yang masih terdampak artinya kurang lebih 97-98 persen sudah pulih,” ungkap Meutya.
“Kita masih punya PR di Aceh bapak, yaitu 60,72 persen masih terdampak. Ini dikarenakan power, jadi kalo insyaallah nanti listrik sudah masuk, angka ini kita meyakini bisa up sampe 75 persen ketika listrik sudah masuk,” tambahnya.
Meutya kemudian melanjutkan pemaparannya mengenai strategi penanggulangan disinformasi sebagaimana telah diagendakan. Hingga berita ini diturunkan, rapat masih berlangsung.
