Kupang, Gesuri.id - Ketua Komisi V DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT), Yunus Takandewa meminta pemerintah menyiapkan lahan, untuk pembangunan dermaga atau tempat sandar bagi kapal milik Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kupang.
"Kami akan meminta pemerintah untuk memberikan atau membebaskan lahan. Pemerintah hanya memberikan lahan, sedangkan pembangunannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kantor Basarnas Kupang melalui dana APBN," kata Yunus Takandewa, di Kupang, Rabu (15/1).
Baca: DPRD NTT Diharapkan Kritis dan Mampu Beri Solusi
Dia mengemukakan hal itu, berkaitan dengan respon DPRD NTT terhadap permintaan lahan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kupang, untuk membangun dermaga untuk sandar kapal SAR.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kupang, Emi Frizer meminta DPRD NTT, dapat memfasilitasi kebutuhan operasional Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Kupang seperti lahan dermaga atau tempat sandar kapal SAR.
Permintaan ini disampaikan Emi saat menerima kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi NTT di Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kupang.
Kunjungan kerja anggota Komisi V DPRD NTT yang dipimpin Ketua Komisi Yunus Takandewa itu, dilaksanakan dalam rangka kesiapsiagaan Basarnas Kupang menghadapi cuaca ekstrim di Provinsi NTT.
Dalam kunjungan tersebut juga dihadiri Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II El Tari Kupang, Agung Sudiono Abadi.
"Basarnas Kupang mendapatkan satu kapal berkapasitas memadai, untuk membantu penyelamatan korban bencana di wilayah perairan NTT, namun saat ini masih terkendala lahan untuk pembangunan dermaga Basarnas," kata Emi.
Yunus Takandewa mengatakan, akan meneruskan permintaan tersebut kepada pemerintah.
"Kami akan meminta pemerintah untuk segera memberikan atau membebaskan lahan untuk kepentingan pembangunan dermaga Basarnas," kata anggota DPRD NTT dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Baca: DPRD NTT Minta Usut Kasus Plagiat Kain Tenun Sumba
Jika pemerintah tidak menyiapkan lahan, maka kapal tersebut bisa saja dialihkan ke wilayah lain, dan itu merugikan pemerintah dan rakyat NTT, katanya.
"Manakala lahan tidak tersedia maka akan menyulitkan, dan bisa saja kapal yang akan dibantu di NTT digeser ke wilayah lain, ini sangat merugikan kita," katanya menambahkan.
