Jakarta, Gesuri.id - Gubernur Bali Wayan Koster, bakal menyetop praktik layanan penginapan akomodasi Airbnb.
Hal ini dikarenakan menurut Koster, layanan penginapan tersebut tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Bali.
“Nanti akan dikaji dan kami akan ajukan supaya itu disetop,” kata Koster.
Baca: Gerakan Menanam Pohon Harus Jadi Kesadaran Kolektif Bangsa
Menurut Koster, keberadaan akomodasi yang dipasarkan berbasis digital itu mempengaruhi pendapatan daerah, khususnya pos PAD dari komponen pajak perhotelan dan restoran.
Ia mengungkapkan kunjungan turis meningkat, namun tidak sejalan dengan tingkat hunian perhotelan di Bali, khususnya yang tergabung di bawah naungan asosiasi PHRI Bali. Koster bahkan menyebut ada lebih dari 2.000 unit hotel dan vila tidak berizin di Bali yang harus ditertibkan.
Untuk itu, ia mengajak pelaku pariwisata untuk kompak membantu pemerintah menertibkan akomodasi yang tak berkontribusi untuk pendapatan daerah.
“Itu (Airbnb) tidak sepenuhnya menghidupi ekonomi lokal Bali, itu yang terjadi sekarang. Belum lagi ada yang ilegal dan nakal, semua akan kami tertibkan, tidak ada ampun. Kita harus kompak, tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali Tjok Oka Artha Ardana Sukawati, mengungkapkan saat ini anggota organisasinya mencapai 378 akomodasi. Jumlah itu tidak sebanding dengan akomodasi yang melakukan pemasaran daring, yang diperkirakan mencapai 16 ribu unit.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Marsinah Lebih Layak
Adapun praktik Airbnb, kata Oka, dijalankan oleh orang asing (WNA) yang mengontrak rumah warga, kemudian dipasarkan kembali dalam bentuk sewa harian melalui platform digital tersebut.
“Itu sangat merugikan tren peningkatan kunjungan wisatawan, tidak linier dengan pendapatan asli daerah dan tingkat hunian,” katanya.
Berdasarkan data Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJpb) Provinsi Bali hingga Oktober 2025, realisasi PAD di Pulau Dewata mencapai Rp 15,3 triliun atau 71 persen dari total pagu mencapai Rp 21,5 triliun. Realisasi itu tumbuh 9,58 persen dibandingkan periode sama 2024.
